Kasus Bowo Sidik Pangarso Sinyal Bagi Penyelenggara Pemilu

Hukum  JUM'AT, 29 MARET 2019 , 22:29:00 WIB

Kasus Bowo Sidik Pangarso Sinyal Bagi Penyelenggara Pemilu

Aktivis KPK Jawa Tengah/Ist

Penemuan amplop berisi uang miliaran rupiah berbentuk pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 dalam kardus saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bowo Sidik Pangarso (BSP), calon legislatif inkumben dari Partai Golkar Jawa Tengah mengejutkan banyak pihak. Tidak terkecuali bagi kader Kawal Pemilu Kita (KPK) Jawa Tengah.

Ketua Presidium KPK Provinsi Jawa Tengah, Syaifudin Anwar mengatakan, hal itu merupakan kejahatan politik. Pasalnya, uang tersebut diketahui akan digunakan sebagai 'serangan fajar' atau uang sogokan yang akan dibagikan kepada masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Jawa Tengah.

Dikatakan Syaifudin, hal itu melanggar Pasal 515 serta Pasal 280 dan 284 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 terkait politik uang. Dimana, setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara menjanjikan atau memberi uang kepada pemilih dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

"Kasus uang amplop Bowo Sidik Pangarso ini, bila benar nantinya akan digunakan sebagai serangan fajar, maka ini menjadi sinyal serius bagi para penyelenggara pemilu di Jawa Tengah. Tapi yang paling disesalkan lagi adalah saudara ini termasuk dalam Ketua Bidang Pemenangan pasangan Capres-Cawapres 01," ujar Syaifudin, dalam siaran tertulis, Jumat (29/3).

Pihaknya, kata Syaifudin, mengimbau kepada masyarakat Jawa Tengah untuk atidak memilih calon anggota legislatif (Caleg), capres/cawapres ataupun partai politik yang melakukan politik uang atau money politic.

Selain itu, lanjut Syaifudin, pihaknya mendorong Lembaga Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah lebih mengoptimalkan pengawasan, penindakan dan upaya hukum lainnya agar terselenggaranya pemilu bisa berjalan bersih, jujur dan adil.

"Setop politik uang! penggunaan politik uang adalah bentuk ketidakpatuhan dan menghargai NKRI," pungkasnya.(dod)

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09