Majelis Hakim Cabut Akta Notaris PPRSC-GCM Tandingan

Hukum  JUM'AT, 05 APRIL 2019 , 16:51:00 WIB

Majelis Hakim Cabut Akta Notaris PPRSC-GCM Tandingan

PN Jakarta Pusat/Ist

RMOLJakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan Tony Soenanto-Saurip Kadi (sebagai tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) atau dikenal sebagai PPRSC-GCM tandingan.

Dengan demikian, hanya ada satu kepengurusan PPRSC-GCM yang sah dan dipimpin Lily Tiro (sebagai penggugat) dan terbentuk tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No.1029/2000 tanggal 10 Maret 2000.

'Memperhatikan pasal 1320 KUH Perdata dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPRSC-GCM dan catatan lain yang berkaitan dengan perkara ini menyatakan tergugat 1 sampai 23 dan tergugat 25 (Tony Soenanto-Saurip Kadi Cs) telah melakukan perbuatan melawan hukum.'' kata Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga yang didampingi Hakim Anggota, Abdul Kohar, dan Tafsir Sembiring Meliala, di PN Jakarta Pusat, Kamis (4/4) kemarin.

"Menyatakan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) tanggal 20 September 2013 yang dilaksanakan oleh tergugat 1 sampai 23 dan tergugat 25 bertentangan dengan AD/ART PPRSC-GCM,'' tambahnya.

Selain itu, majelis hakim juga membatalkan Akta Notaris nomor 60, 61, 62, dan 62 tahun 2013 yang mengatasnamakan PPRSC-GCM tandingan yang disahkan Notaris Stephany Maria Liliany termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini.

Kemudian, terkait RULB untuk membentuk PPRSC-GCM tandingan yang digelar Tony Soenanto-Saurip Kadi Cs tanggal 20 September 2013 bertentangan dengan AD/ART PPRSC-GCM.

"Dengan begitu menyatakan keputusan-keputusan RULB PPRSC-GCM yang dituangkan dalam akta Notaris Stephany Maria Liliany no 60, 61, 62, 63 tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.''

"Menyatakan perbuatan tergugat (Tony Soenanto-Saurip Kadi Cs) atau kuasanya atau orang lain yang ditunjuk melakukan pekerjaan yang mengatasnamakan PPRSC-GCM adalah tidak sah dan tidak mempunya kekuatan hukum yang mengingkat,'' pungkas Hakim Desbenneri.

Dalam mengeluarkan keputusannya, Majelis Hakim menimbang bahwa pasal 11 ayat 1 AD/ART PPRSC-GCM menyebutkan RULB diadakan dimana dipandang perlu oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus atau atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dengan menyebutkan tanggal dan tempat rapat tersebut akan dilaksanakan serta pokok pembahasan atau materi yang akan dibahas.

Menimbang dengan mencermati jawaban dari para tergugat dalam melakukan rapat tersebut para tergugat tidak pernah mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengurus PPRSC-GCM. Artinya, menurut Majelis Hakim, pelaksanaan RULB bertentangan dengan AD/ART PPRSC-GCM.

Majelis hakim juga meminta para tergugat untuk membayarkan biaya perkara gugatan sebesar Rp 28.721.000.(dod)

Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Cegah Banjir, 41 Drainase Vertikal Dibangun di Jaktim
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00