Golkar: Rumah Tinggal NJOP Di Bawah Rp 1 Miliar Harus Tetap Digratiskan

Jakarta  SELASA, 23 APRIL 2019 , 16:30:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Golkar: Rumah Tinggal NJOP Di Bawah Rp 1 Miliar Harus Tetap Digratiskan

Ashraf Ali/Ist

Pemprov DKI Jakarta didorong untuk menarik Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) terhadap bangunan komersial di ibukota, meski Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bangunan itu kurang dari Rp 1 miliar.

"Jangan disamaratakan, rumah yang dikomersialkan sama yang tidak dikomersialkan. Artinya, jangan sampai bangunan yang dikomersialkan tidak dipungut pajak. Tapi yang dijadikan rumah tinggal dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar, tetap tidak dipungut PBB," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/4).

Menurut anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini, rencana pengkajian ulang Pergub No 25 Tahun 2018 yang mengatur tentang kebijakan pembebasan PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar perlu dilakukan guna menjunjung prinsip keadilan.

Pergub No 25 Tahun 2018 itu merupakan revisi dari Pergub 259 Tahun 2015, namun Pergub ini memiliki batas waktu hingga akhir 2019.

"Pada dasarnya saya setuju dengan rencana gubernur mengkaji Pergub No 25 Tahun 2018. Tapi yang yang diingat kebijakan yang diambil harus adil," ujar Ashraf.

Menurutnya, terdapat ribuan rumah makan dan kos-kosan di Jakarta yang tidak dikenakan PBB-P2 karena NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar.

Contohnya, kata Ashraf, rumah makan di samping Mesjid Cut Meutia, Jakarta Pusat, tidak pernah dikenakan pajak padahal memiliki omset yang cukup besar.

"Rumah makan itu omsetnya besar, bisa mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan. Tapi tiap makan di situ, saya lihat tidak pernah dipungut pajak. Di Jakarta, mungkin ada ribuan rumah makan seperti itu. Potensi pajaknya besar, tapi belum dioptimalkan," jelas Ashraf.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, kebijakan pembebasan PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar masih diberlakukan. Hanya saja, kata Anies, pihaknya sedang merevisi Pergub yang harus diperbarui setiap tahun.

"Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting. Kenapa, karena hari ini kita sedang melakukan fiskal cadaster mulai dari bulan April, Mei, hingga Juni kedepan," kata Anies.[dod]

Komentar Pembaca