91 KPPS Meninggal, Golkar DKI Minta Pileg dan Pilpres Dipisah

Politik  SELASA, 23 APRIL 2019 , 21:13:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

91 KPPS Meninggal, Golkar DKI Minta Pileg dan Pilpres Dipisah

Pemilu Serentak 2019/Ist

Pemilu Serentak 2019 yang menggabungkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden terus disorot. Apalagi ada 91 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia akibat kelelahan.

Tak mengherankan apabila publik yang menginginkan pesta demokrasi lima tahunan tersebut diperbaiki.

"Saya sih usul agar Pilpres dan Pileg tidak dilakukan secara serentak melaikan dipisah,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali, Selasa (23/4).

Menurut Ashraf, banyak alasan kenapa Pilpres dan Pileg dipisah. Diantaranya, selain meringankan kerja KPPS dalam menghitung suara, masyarakat juga akan lebih konsentrasi dalam memilih pemimpin, wakil rakyat dan partai politik yang menjadi pilihannya.

Kalau Pemilu sekarang kan masyarakat lebih konsentrasi ke Pilpres ketimbang Pileg. Hasilnya kepedulian masyarakat untuk mencoblos wakilnya di legislatif pun akhirnya kurang,” ujar Ashraf.

Menyinggung soal kesibukan KPPS yang harus kerja keras karena Pemilu Serentak ini. Ashraf mengatakan, hal itu bisa dilihat dengan banyaknya KPPS yang meninggal dunia akibat kelelahan.

"Informasinya ada 91 orang petugas KPPS meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya pada Pemilu 2019. Bahkan hingga 22 April, terdapat pula 374 orang yang jatuh sakit,” terang Ashraf.

Melihat fakta itu, kata Ashraf, pihaknya menginginkan Pilpres tidak dilakukan serentak atau dipisah dengan Pemilihan DPRD baik dalam Provinsi atau Kabupaten/Kota dan juga DPD.

"Kejadian yang terjadi dalam Pemilu saat ini semua hanya melihat aspek hukum konstitusi saja yang abstrak, tapi tidak memperhitungkan aspek-aspek sosiologisnya seperti kerumitan penyelenggaraan, faktor geografis kewilayahan dan lain-lain,” pungkas Ashraf.[dod]

Komentar Pembaca