Persetujuan Akuisisi BMG Dipastikan Memiliki Dokumen Dewan Komisaris

Hukum  SENIN, 29 APRIL 2019 , 13:52:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Persetujuan Akuisisi BMG Dipastikan Memiliki Dokumen Dewan Komisaris

Sidang terdakwa Karen Agustiawan/Ist

RMOLJakarta. Dewan Komisaris (Dekom) Pertamina dipastikan memberikan persetujuan untuk investasi, yakni participating interest di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia, tahun 2009. Hal ini sesuai surat memorandum dari Dekom.

Demikian dikatakan Mantan Chief Lehgal Council and Complience PT Pertamina (Persero), Genades Panjaitan.

"Benar Yang Mulia‎," ucap Genandes, saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi investasi Blok BMG yang membelit terdakwa Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/4).

Genandes menyampaikan hal itu tersebut menjawab pertanyaan salah satu kuasa hukum terdakwa Karen, Soesilo Ariwibowo apakah clear dekom memberikan persetujuan untuk akuisisi ‎atau IP di Blok BMG, Australia itu hanya sekali.

Genandes menjelaskan tentang proses pemberian persetujuan Dekom Pertamina terkait akusisi atau investasi tersebut. Ia mengaku menerima surat tembusan dari vice president bussines development kepada senior vice president rembangnis.

"Di sana diceritakan latar belakang kronologis, kemudian apsek teknikal sama komersial, sasaran jangka penjang. Kemudian tindak lanjut dari situ di kalimat terakhir disebut 'Mohon bantuan senior vice president rembangnis termasuk korporat untuk memproses persetujuan direksi dan dekom'. Dari situ saja, saya oh ini lagi diproses untuk persetujuan dekom," ujarnya.

Kemudian saat ditanya lebih detail soal persetujuan Dekom Pertamina tersebut, Genandes menyampaikan, memorandum senior vice presiden bussines development kepada senior voice presiden rembangnis tersebut melampirkan naskah memorandum Direktur Utama (Dirut) Pertamina kepada Dekom.

"Isinya kurang lebih sama, hanya diganti kepadanya untuk memohon persetujuan melakukan akuisisi," kata dia.

Genandes menyampaikan, bahwa persetujuan Dekom Pertamina tersebut diperlukan mengacu pada Anggaran Dasar (AD) Pertamina Akta Nomor 3/2009 yang berlaku saat itu pada Pasal11 Ayat 8 huruf c.

Inti dari ketentuan di atas, bahwa perbuatan Direksi Pertamina harus mendapat persetujuan tertulis dari Dekom. Adapun huruf c-nya mengatur "Untuk mengambil atau sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam participating interest dengan ketentuan bahwa terhadap partisipasi atau pendirian anak perusahaan dalam rangka pengeluaran wilayah kerja migas hulu yang telah diperoleh persetujuan pendirian anak perusahaannya dianggap telah diberikan pada saat disetujuinya rencana investasi di wilayah kerja hulu dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan."

Berdasarkan ketentuan AD tersebut, lanjut Genandes, maka persetujuan mengikuti bidding dan ‎akusisi, sehingga hanya perlu sekali meminta persetujuan dari dekom. Menurutnya, hal itu juga mengacu pada ‎memorandum dari dekom kepada Direksi Pertamina.

"Bunyi kata-katanya memo tersebut adalah dewan komisaris menyetujui usulan direksi untuk mengikuti atau melakukan bidding project diamond. Nah, konteks di sini bidding yaitu tidak terpisahkan kalau Pertamina, dalam hal ini bidding menang menjadi kesatuan dengan akusisi. Benar Yang Mulia (sama dengan AD)," ujarnya.

Terlebih, lanjut Genades, akuisisi tersebut telah mendapat persetujuan dan masuk dalam RKAP Pertamina, sehingga tidak perlu lagi memerlukan persetujuan.

Menurutnya, memang ada ketentuan meskipun sudah ada dalam RKAP, akuisisi harus mendapat persetujuan RUPS yakni di Pasal 10 huruf c.

"Tapi bisa juga sudah ada persetujuan di RKAP kalau nilai material 2,5 persen dari revenue atau 5 persen sama dengan atau lebih dari equity itu tetap ke RUPS. BMG ini hanya 31,4 (juta USD), sementara kalau kita lihat revenue waktu itu 500 T, maka 2,5 itu mungkin sekitar 12,5 T, masih jauh. Dengan equitiy juga waktu itu 200 T, 5 persen itu 10 T tidak memenuhi treshold itu, sehingga tidak perlu persetujuan RUPS," ujarnya.

Sedangkan saat ketua Majelis Hakim, Emilia Djajasubagja mempertanyakan kenapa Dekom tidak mengakui memberikan persetujuan setelah SPA ditandatangani, Genandes, mengaku tidak paham.

"Ya, itu yang saya tidak pahami, kan itu menurut Dekom, saya kan hanya mengacu pada dokumen yang saya terima yaitu memorandum tanggal 30 April di mana pemahaman kami sebagai legal, ya itulah persetujuan melakukan akusisi," ujarnya.

Genandes mengaku membaca memorandum atau surat persetujuan dari Dekom. Ia juga memastikan bahwa tidak ada catatan khusus dalam surat atau memorandum persetujuan dari Dekom tersebut yang menyatakan, bahwa mengizinkan untuk mengikuti bidding namun dengan persyaratan tertentu.

"Tidak ada Yang Mulia‎. Ya (itu clear setuju bidding), kata-katanya seperti itu, saya sudah ucapkan di awal.‎ Tidak ada Yang Mulia (tidak ada sebenarnya tidak setuju). Firm Yang Mulia," ujarnya.

Bukan hanya itu, tim legal juga mereview beberapa masukan dari Baker McKenzie Sydney. "Benar Yang Mulia, justru itu tugas kami memastikan bahwa risiko-risoko yang sudah diidentifikais oleh ekternal lawyer yang punya otorisasi untuk hukm Australi, kami pastikan bahwa itu di address dalam SPA," katanya.

Menurut Genandes, masukan itu masuk dalam 7 kategori yang mempunyai turunan yang dirunut mulai dari risiko terendah hingga tertinggi. Sedangkan soal operasi BMG diatur dalam Joint Operation Agremeent (JOA), ketika Emilia menanyakan apakah dalam SPA tidak mengatur soal operasi.

Terkait dengan berhentinya produksi, tidak ada hubungannya dengan temuan dari Delloite Konsultan Indonesia dan Backer Mckinsey, melainkan murni karena kondisi sub-surface (bawah tanah) dan cuaca, yang tidak bisa diidentifikasi dan tidak mungkin dijamin oleh pihak manapun di dunia ini.” ujarnya.‎‎

Sementara itu, terdakwa Karen usai sidang menyampaikan, bahwa seluruh organ di Pertamina (Persero) sudah menyampaikan bahwa surat persetujuan Dekom untuk akuisisi Blok BMG tanggal 30 April 2009 tidak bermakna ganda atau bersayap.

"Jadi surat tanggal 30 April itu persetujuan komisaris. Yang punya perbedaan persepsi per tanggal 30 itu kan komisaris, karena komisaris kan di dalam sidang sebelumnya tidak paham board manual," katanya.

Jika Humayun Bosha dan Umar Said selaku Dekom saat itu memahami board manual, maka tahu bahwa pertemuan informal antara dekom dengan direksi itu tidak mengikat. Umar Said dalam BAP pemeriksaanya oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) juga telah menyampaikan.

"‎Justru yang bilang bidding untuk latihan SDM itu pak Umar Said dan Humayun kepada saya. Lah, kok tiba-tiba kok saya yang disampaikan, bahwa saya yang bilang. Kan jadi sesuatu yang keliru," ungkapnya.[dod]

Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Cegah Banjir, 41 Drainase Vertikal Dibangun di Jaktim
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00