Soal Penertiban 1 Juta Hektare Sawit Ilegal, Pengamat: Salah Alamat dan Cuma Cerita Lama

Nusantara  JUM'AT, 03 MEI 2019 , 09:18:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Soal Penertiban 1 Juta Hektare Sawit Ilegal, Pengamat: Salah Alamat dan Cuma Cerita Lama

Raya Desmawanto/Ist

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata meminta Pemprov Riau untuk menertibkan keberadaan kebun kelapa sawit ilegal diperkirakan seluas 1 juta hektare di Riau. Alexander yang hadir dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama Pemda se Riau dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan negara di Pekanbaru, Kamis (2/5) menyebut, kebun sawit ilegal tersebut dikuasai oleh sejumlah korporasi, namun tidak pernah membayar pajak ke negara.

Pernyataan pimpinan KPK tersebut dinilai oleh pengamat sebagai wacana dan cerita lama. Bahkan, 'perintah' untuk menertibkan kebun sawit ilegal khususnya yang berada di dalam kawasan hutan tersebut salah alamat.

"Pernyataan pimpinan KPK tersebut adalah wacana dan cerita lama. Mustahil, tanpa penindakan kondisi ini bisa ditertibkan. Justru, selama ini institusi yang memiliki kewenangan untuk menertibkan kebun sawit ilegal tersebut pasif, cuek dan tak melakukan apa-apa. Alih-alih melimpahkan tindakan penertiban kebun sawit ilegal ke Pemprov Riau, otoritas yang memiliki kewenangan powerfull tak melakukan apa-apa," kata peneliti Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Puskabda) Raya Desmawanto melalui keterangan tertulis, Jumat (3/5).

Raya menegaskan, Pemprov Riau tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menertibkan kebun sawit ilegal tersebut Terlebih kebun yang berada di dalam kawasan hutan. Kewenangan yang besar justru dimiliki oleh Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Kepolisian, Kejaksaan, Dirjen Pajak dan tentunya KPK sendiri.

"Hanya institusi hukum yang memiliki kewenangan besar yang mampu menertibkan sengkarut pengelolaan lahan dan hutan secara ilegal di Riau. Bukan bermaksud mengecilkan peran dan kemampuan aparatur Pemprov Riau, tapi tanpa ada penegakan aturan hukum, maka penguasaan hutan lahan secara ilegal hanya akan menjadi cerita usang tanpa penyelesaian dan cenderung berpotensi menjadi ladang permainan hukum dan kebijakan," tegas Raya.

Raya mengaku heran mengapa KLHK yang memiliki otoritas pengawasan dan pengelolaan hutan tak kunjung menertibkan kebun sawit ilegal. Apalagi, kebun sawit ilegal tersebut justru banyak yang berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Hal yang sama juga tidak dilakukan oleh institusi kepolisian dan kejaksaan.

"Aparat hukum juga terkesan pasif. Dirjen Pajak cuma lebih banyak menunggu. Sementara, jajaran pemda konsentrasinya tersita mengurusi hal-hal rutinitas. Saya kira KPK yang harus konkret menuntaskan penyelesaian masalah ini, gak cuma rekomendasi dan wacana doang," ujar Raya.

Padahal, lanjut Raya pada dua tahun lalu, DPRD Riau pernah membentuk Panitia Khusus (pansus) monitoring perizinan lahan dan hutan di Riau. Pansus dalam laporan kerjanya menyebut sebanyak 190 perusahaan kelapa sawit di Riau terbukti tidak memiliki izin dasar perkebunan dan NPWP. Pansus menghitung, dari potensi pajak perkebunan sawit di Provinsi Riau yang mencapai Rp 24 triliun, baru Rp 9 triliun yang mengalir ke kas negara.

"Tapi, hasil kerja Pansus itu sekadar macan kertas saja. Padahal, Pansus telah menguak fakta soal hilangnya potensi penerimaan negara dari tata kelola lahan dan hutan tersebut. Tapi, siapa yang mau peduli?" jelas Raya.

Raya juga menilai, kecilnya perhatian pemda untuk mengurusi masalah kebun sawit ilegal disebabkan minimnya insentif dan penerimaan daerah dari sektor perkebunan dan kehutanan. Hal ini menyebabkan keengganan aparatur pemda untuk mengejar penyimpangan yang terjadi, karena daerah tak mendapat manfaat penerimaan secara langsung dalam jumlah optimal dari sektor perkebunan dan kehutanan.

"Bahkan, sektor perkebunan dan kehutanan justru memiliki imbas negatif bagi daerah di antaranya munculnya konflik agraria dengan masyarakat, kerusakan infrastruktur jalan untuk pengangkutan bahan baku dan CPO serta ekses lingkungan lainnya," pungkas Raya.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN