Tom Pasaribu dkk Gugat PKPU Soal Penetapan Presiden Terpilih di MA

Politik  JUM'AT, 03 MEI 2019 , 19:09:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tom Pasaribu dkk Gugat PKPU Soal Penetapan Presiden Terpilih di MA

Tom Pasaribu/Ist

Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Presiden dalam Pemilihan Umum kembali dipersoalkan.

Masyarakat yang mempersoalkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 adalah Tom Pasaribu, Leonardus Pasaribu, Daniel Heri, Renhad dan Maradona. Mereka melayangkan gugatan uji materi materiil aturan tersebut di Mahkamah Agung, Kamis (2/5).

"Secara khusus yang digugat untuk diuji MA adalah Pasal 3 ayat 7 yang memuat ketentuan pemenang Pilpres bila hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU itu berisi 'dalam hal hanya terdapat dua Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih'," kata Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya, Jumat (3/5).

Tom berpendapat, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk memuat pasal tersebut. Karena UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur ketentuan tersebut.

"UU Pemilu 2017 dalam Pasal 416 yang mengatur penetapan presiden terpilih, tidak dimuat ketentuan seperti dalam Peraturan KPU itu. Bahkan UUD 1945 tidak mengatur perihal jika hanya terdapat dua pasangan calon presiden. Maka kami meminta MA menguji pasal tersebut demi kepastian hukum," ujar Tom.

Para penggugat meminta MA menguji PKPU tersebut terhadap dua UU yang dianggap bertentangan, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Menurut Tom, permasalahan pemenang Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan capres akan terus menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum dan masyarakat umum sepanjang tidak ada kepastian hukum atas aturannya.

Tom menilai, UUD 1945 Pasal 6A perlu dilakukan amandemen dengan memuat aturan bilamana hanya diikuti oleh dua pasang capres agar aturan pelaksana dibawah UUD 1945 yang mengatur Pemilu tidak lagi salah di kemudian hari.[dod]

Komentar Pembaca
Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 12:31:48

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11