FPKT Tuntut Kasus Mantan Bupati Talaud Dituntaskan

Peristiwa  JUM'AT, 17 MEI 2019 , 23:25:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

FPKT Tuntut Kasus Mantan Bupati Talaud Dituntaskan

Unjuk rasa Forum Pemuda Kepulauan Talaud/RMOL

Sekelompok massa yang mengatasnamakan Forum Pemuda Kepulauan Talaud (FPKT) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (17/5).

FPKT meminta kasus dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bupati Talaud Elly Engelbert Lalsut kembali diusut.

"Kami meminta kasus dugaan korupsi mantan Bupati Elly kembali diusut," kata Koordinator Aksi, M Tahmran dalam orasinya.

Tak hanya itu, FPKT menduga adanya intervensi Mendagri, Tjahjo Kumolo terhadap putusan pengadilan dalam kasus tersebut. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.71-3241 Tahun 2017 telah menganulir keputusan pengadilan yang menyatakan Elly Lalsut bersalah.

"Ada dugaan intervensi Kemendagri terhadap keputusan pengadilan. Melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI yang membuat Elly terbebas jerat hukum," ujar Tahmran.

Untuk itu FPKT meminta adanya campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengusut kasus tersebut.

Diketahui, pada 2014 lalu, Mendagri Gamawan Fauzi sempat mengeluarkan putusan pemberhentian Bupati Elly Engelbert Lasut dengan Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 agar menjalani hukuman pidana selama 7 tahun penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1122K/Pid.Sus/ 2011 tertanggal 10 Agustus 2011.

Setelah Elly Engelbert Lasut dicopot, Gamawan Fauzi kemudian menunjuk Wakil Bupati Talaud Constantine Ganggali untuk melanjutkan kewajiban Bupati Talaud.

Namun pada 2017, putusan Gamawan Fauzi dianulir oleh Tjahjo Kumolo lewat surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3200 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, seperti dalam surat yang beredar.

Surat putusan itu mengubah diktum kedua putusan Mendagri Nomor 131.71-3200 yang semula berbunyi Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal sejak ditetapkan menjadi Keputusan Menteri mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak 10 Agustus 2011.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN