Uji Materi PKPU Belum Rampung, Tom: KPU Harus Tunda Penetapan Pemilu 2019

Politik  SELASA, 21 MEI 2019 , 05:44:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Uji Materi PKPU Belum Rampung, Tom: KPU Harus Tunda Penetapan Pemilu 2019

Tom Pasaribu/Net

RMOLJakarta.Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) mendorong KPU RI menunda penetapan hasil Pemilu 2019. Pasalnya, uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Presiden dalam Pemilihan Umum.

"Penetapan hasil Pemilu 2019 sebaiknya ditunda sampai Mahkamah Agung memutus permohonan Uji materi PKPU No 5 Tahun 2019," kata Direktur Eksekutif KP3I, Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/5).

Tom juga meminta KPU menghormati uji materi PKPU No 5 Tahun 2019 hingga rampung, baru menetapkan hasil Pemilu, meski tidak ada gugatan di Mahkamah Konstutusi (MK).

Tom menjelaskan, berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 76 ayat 4 yang berbunyi "MA harus memutus perkara uji materi paling lama 30 hari sejak permohonan diterima".

"Sedangkan permohonan uji materi yang kami ajukan tanggal 2 Mei 2019, maka sepatutnya KPU harus melakukan penetapan setelah putusan MA keluar," ujar Tom.

Menurut Tom, agar taat hukum kepentingan secara nasional KPU harus berani menimbang dan menunda penetapan hasil Pemilu 2019.

"Kami berharap KPU tidak memaksakan kehendak dan tidak bekerja diluar koridor hukum yang berlaku, demi keamanan nasional serta kepastian hukum," pungkas Tom.

Dari laman website kepaniteraan MA, terlihat bahwa perkara yang diajukan Tom Pasaribu dkk dengan Nomor 40 P/HUM/2019 terdaftar tanggal 6 Mei 2019 telah ditangani oleh tiga hakim agung.

Tiga hakim itu adalah Yodi Martono Wahyunadi, Yosran dan Irfan Fachruddin.

Seperti diberitakan, pasal 3 ayat (7) PKPU No. 5 tentang Penetapan Calon Presiden Terpilih diminta diuji materi di MA.

Pihak yang pertama kali meminta uji materi adalah Tom Pasaribu Cs.

Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU itu berisi, dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.'

Menurut para penggugat, KPU tidak punya kewenangan untuk memuat pasal tersebut, karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur ketentuan itu.

Selain menyalahi Undang Undang Pemilu, Peraturan KPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.[dod]

Komentar Pembaca
Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Cegah Banjir, 41 Drainase Vertikal Dibangun di Jaktim
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00