Ini Rekam Jejak Yusril dan BW Saat Menang di MK

Suara Rakyat  SELASA, 28 MEI 2019 , 10:44:00 WIB

Ini Rekam Jejak Yusril dan BW Saat Menang di MK

Gedung Mahkamah Konstitusi/Ist

PASLON nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memutuskan melayangkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim hukum Prabowo-Sandi dikomandoi mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW).

Sedangkan pihak terkait, yakni paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, juga telah menyiapkan tim hukum yang akan mengawal jalannya persidangan sengketa Pilpres 2019 di MK.

Kubu Jokowi mempercayakan Yusril Ihza Mahendra sebagai komandan persidangan sengketa di MK.

BW maupun Yusril sama-sama memiliki pengalaman dan rekam jejak dalam memenangi perkara yang ditanganinya di MK. Berikut ulasannya:

Yusril vs Jaksa Agung

Sebagai koordinator tim hukum Jokowi, Yusril Ihza Mahendra adalah seorang pengacara, pakar hukum tata negara, dan politikus.

Selama menjadi pengacara, Yusril berhasil memenangkan perkara yang ditangani. Nama Yusril kembali jadi sorotan saat berperkara melawan pemerintah. Yusril juga berpengalaman mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi.

Yang paling diingat saat Yusril mengajukan gugatan ke MK untuk menguji legalitas jabatan Jaksa Agung yang saat itu dipegang Hendarman Supandji.

Gugatan ini berawal saat Yusril ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum oleh Kejaksaan Agung.

Tak terima ditetapkan tersangka, Yusril menggugat Hendarman ke MK. Karena, menurutnya, Hendarman tidak pernah dilantik lagi oleh Presiden ke-6 SBY menjadi Jaksa Agung periode kedua.

Kala itu, majelis hakim MK yang dipimpin oleh Mahfud MD mengabulkan gugatan Yusril dan memerintahkan Presiden SBY agar segera melaksanakan putusan MK tersebut. Hendarman akhirnya diberhentikan SBY pada 24 Sepetember 2011.

Kasus Wakil Menteri

Selain itu, MK juga mengabulkan beberapa gugatan yang dilaporkan Yusril. Saat itu Yusril menggugat stasus wakil menteri era Presiden SBY ke MK.

Dalam putusan 5 Juni 2012 mengabulkan sebagian dari tuntutan terkait UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara terkait status Wakil Menteri.

Putusan ini telah memaksa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY (SBY) mengubah dan mempebaharui Perpres dan Keppres pengangkatan para wakil menteri yang selama ini menjabat.

Bukan hanya itu, MK pernah mengabulkan gugatan Yusril terkait atas uji materi Pasal 97 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terkait jangka waktu pencekalan.

Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan Yusril dengan menghilangkan frasa 'setiap kali' dalam pasal yang berbunyi: "Jangka waktu pencegahan paling lama enam bulan dan 'setiap kali' dapat diperpanjang paling lama enam bulan".

Uji Materi dilakukan setelah Yusril yang menjadi tersangka kasus Sisminbakum dicekal selama 18 bulan dengan tiga kali diperpanjang.

Pilkada Kobar

Sementara itu, Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) pernah juga memenangkan gugatan Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di MK.

Awal perkaranya, Pilkada dimenangkan pasangan calon nomor urut 1, Sugianto Sabran-Eko Sumarno.

Kemenangan Sugianto-Eko tidak membuat pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto puas.

Akhirnya Ujang Iskandar-Bambang Purwanto menggugat penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut ke MK.

Dalam gugatan sengketa itu, Bambang Widjojanto menjadi kuasa hukum dari pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, bersama-sama dengan Iskandar Sonhaji, Diana Fauziah dan Hermawanto dari Kantor Widjojanto, Sonhadjo & Associates.

Dalam putusannya, Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Namun, para saksi yang dihadirkan oleh Bambang dan tim ternyata memalsukan kesaksian. Akibatnya, Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus memberikan keterangan palsu di persidangan.

Atas penetapan tersangka, Bambang Widjojanto dikenakan Pasal 242 jo pasal 55 KUHP yaitu menyuruh melakukan atau memberikan keterangan palsu di depan sidang pengadilan yaitu sidang MK.

Tapi status tersangka dianulir oleh Jaksa Agung lewat jalur deponering pengesampingan perkara demi kepentingan umum).

Kini Bambang Widjajanto dan Yusril Ihza Mahendra akan dipertemukan dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 di MK.

Siapa yang nantinya berhasil memenangkan sengketa Pilpres 2019? Kita tunggu hasil putusan MK.

Yukie H. Rusdhie

Wartawan Senior

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09