Rayakan Lebaran, Pengamat Ini Minta Semua Pihak Hadirkan Politik Sejuk

Politik  SELASA, 04 JUNI 2019 , 14:21:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rayakan Lebaran, Pengamat Ini Minta Semua Pihak Hadirkan Politik Sejuk

Kontestan Pilpres 2019/Net

Merayakan Hari Idul Fitri 1440 Hijriah yang akan dilaksanakan pada Rabu (5/6) besok, seluruh pihak yang berhubungan dengan Pilpres 2019, diharapkan menahan diri. Bahkan sepatutnya mereka menciptakan politik sejuk.

Demikian dikatakan Pengamat Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Adib Miftahul di Jakarta, Selasa (4/6).

Diketahui, pentas politik Tanah Air memasuki babak baru setelah Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi memasukkan gugatan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), atas terlapor KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Sidang perdana akan digelar pada 14 Juni 2019, dimana hakim MK akan memutuskan apakah gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi tersebut diterima atau ditolak.

"Saat ini sedang masa menjelang Lebaran, saya kira ini suasana baik yang harus dijaga bersama. Semua pihak kiranya dapat menahan diri," kata Adib.

Adib berpendapat, gugatan sengketa pemilu ke MK merupakan hal yang biasa dalam negara demokrasi.

Menurut Adib, hal ini bukan saja tentang kontestan pemilu, namun juga tentang penyelenggara pemilu yang perlu diuji.

"Perlu diuji, baik kepada kontestan maupun penyelenggara, sehingga segala praduga dapat dibuktikan. Sikap ini harus didukung semua pihak, karena output-nya adalah penyempurnaan sistem pemilu kedepan," ujar Adib.

Soal pernyataan Ketua KPU Arief Budiman yang menyatakan bahwa jika MK menyatakan KPU curang, pihaknya akan menerima dan memperbaiki diri, Adib mengatakan putusan MK bukan semata-mata tentang kecurangan.

"Putusan MK bukan hanya sekedar tentang justifikasi kecurangan, tapi yang diharapkan MK dapat mengungkap sebab-sebab banyaknya dugaan kejanggalan dalam penyelenggaran pilpres ini. Arief Budiman telah mengakui bahwa ada sisa sekitar 700 ribu potensi suara ganda. Nah, kenapa ini tidak diselesaikan sebelum pilpres. Pernyataan inikan membuat opini ketidakwajaran baru di masyarakat," terang Adib.

Adib meminta KPU mengedepankan sikap keterbukaan dalam mengantisipasi opini liar yang terus terbentuk.

"Perlu ada keterbukaan dan pengelolaan komunikasi di sana (KPU), untuk mengantisipasi opini liar yang terus terbentuk," pungkas Adib.[dod]

Komentar Pembaca