Sudah Jatuh Tempo, Pembuatan 2 Kapal Pertamina Tak Kunjung Diserahterimakan

Namun hingga saat ini, kedua kapal itu belum rampung dan diserahterimakan. Padahal, pemesanan sudah dilakukan sejak 7 Mei 2014 dan harus diserahkan 24 bulan sejak perjanjian.

Bahkan hingga jangka waktu  perpanjang sampai semester I-2019, PT MOS belum juga menuntaskan pekerjaan mereka.

Menanggapi hal ini, Ketua Koordinator Nasional Badan Penelitian Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia (BPAN-LAI), Syahrizal menilai, Pertamina harus memberi sanksi yang tegas kepada PT. MOS.

"Mestinya Pertamina harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan galangan kapal tersebut. Apa lagi mereka telah diberi perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi sampai batas waktu perpanjangan yang diberikan pekerjaan itu belum juga diselesaikan dan kapal belum diserahterimakan," katanya dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (7/6).

Jika Pertamina diam saja, lanjutnya, patut dicurigai ada oknum BUMN bidang perminyakan tersebut yang bermain di balik tender pembangunan kapal itu.

"Menurut saya, tidak wajar jika Pertamina diam saja bahkan memberi toleransi yang berlebihan terhadap PT MOS. Harus ada sanksi sesuai kontrak kerja yang telah disepakati," katanya.

Berdasarkan laporan keuangan SOCI kuartal I-2019 yang diumumkan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), disebutkan pesanan satu kapal dengan tonase 17.500 DWT hingga laporan keuangan tersebut disusun baru mencapai 92,929 persen.

Padahal, pemesanan sudah dilakukan sejak 7 Mei 2014 dan harus diserahkan 24 bulan sejak perjanjian.
Pengerjaan kemudian diperpanjang hingga semester I-2019.

Nasib kapal pesanan Pertamina yang kedua juga mengalami hal yang sama. Meski proses pengerjaannnya juga diperpanjang hingga semester I-2019, namun hingga 31 Maret 2019 (waktu perpanjangan jatuh tempo) pembangunannya baru mencapai 93,7 persen. [rah]