Soal Situng Bakal Jadi Batu Sandungan KPU di Sidang MK

Politik  SABTU, 08 JUNI 2019 , 15:15:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal Situng Bakal Jadi Batu Sandungan KPU di Sidang MK

Situng KPU/Ist

Sudah 18 hari pengumuman hasil rekapitulasi manual berjenjang Pilpres 2019 dilakukan KPU pada 21 Mei yang lalu. Namun website situng KPU ternyata belum merampungkan rekapitulasinya. Kejanggalan ini menimbulkan tanda tanya publik.

Pengamat Politik dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Adib Miftahul mengatakan, kejanggalan tersebut berpotensi menjadi batu sandungan KPU dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sampai saat ini website situng KPU masih diangka 97,083 persen data masuk. Sementara pengumuman hasil secara 100 persen sudah dilakukan 18 hari yang lalu. Ini tentu diluar kewajaran. Saya kira KPU akan kesulitan mempertanggung jawabkan hal ini dalam persidangan di MK," kata Adib di Jakarta, Sabtu (8/6).

Adib berpendapat hal ini bukan serta merta terkait masalah teknis, sebab data sudah 100 persen dimiliki KPU.

"Tentunya ini bukan hal teknis ya. Karena datanya ada. Kan, pengumuman 21 Mei kemarin berdasarkan 100 persen data. Saya kira KPU punya alasan tertentu. Namun apapun alasannya, tidak seharusnya website tersebut didiamkan," ujar Adib.

Sebelumnya Bawaslu RI telah memutuskan agar KPU dapat memperbaiki administrasi websitenya, menyusul banyaknya kesalahan input yang menguntungkan paslon 01.

"KPU sudah diberi kartu kuning oleh Bawaslu untuk memperbaiki Situng. Namun sampai saat ini masih belum selesai. Ini menambah dugaan buruk dari masyarakat kepada KPU," lanjut Adib.

Adib mengaku pernah menyarankan agar KPU dapat lebih memperhatikan pola komunikasi dalam konteks keterbukaan informasi publik, karena hal tersebut berhubungan langsung pada opini publik.

"Saya pernah katakan di media, agar KPU bisa menjaga pola komunikasinya. Jangan selalu membuat opini publik menjadi liar. Kejanggalan Situng KPU ini membuat penetrasi beragam di masyarakat, dan semuanya merupakan opini negatif," tegas Adib.

Adib menyarankan KPU dapat lebih terbuka kepada publik. Terlebih saat ini KPU menjadi pihak terlapor dalam kasus gugatan sengketa pilpres di MK.

"Jangan sampai sebelum proses pengadilan di MK, tapi KPU telah dianggap bersalah oleh publik karena kejanggalan tersebut," pungkas Adib.[dod]

Komentar Pembaca
Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

Heboh Pria Berpistol Di Jakarta Pusat

SABTU, 15 JUNI 2019 , 17:00:00

Wartawan Diselamatkan TNI

Wartawan Diselamatkan TNI

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 12:00:00

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Cegah Banjir, 41 Drainase Vertikal Dibangun di Jaktim
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00