Urbanisasi Jakarta

Tak Perlu OYK, Cukup Penegakkan Perda Tibum

Jakarta  SELASA, 11 JUNI 2019 , 18:40:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tak Perlu OYK, Cukup Penegakkan Perda Tibum

Pemudik Lebaran/Net

Di mata sebagian publik, sepertinya pemahaman soal Operasi Yustisi Kependudukan alias OYK telah salah kaprah. Karena OYK dianggap kegiatan rutin pasca Lebaran untuk menjaring para pendatang baru.

Padahal di ibukota ada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang setiap saat bisa dilakukan aparat Satpol PP.

Ada pandangan keliru di masyarakat, seolah-olah di Jakarta OYK setelah Lebaran itu harus dilakukan OYK untuk menertibkan pendatang baru,” kata Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto alias SGY di Jakarta, Selasa (11/6).

Sugiyanto menjelaskan, bahwa sejatinya OYK tidak perlu ada. Sebab penegakan Perda Tibum yang setiap saat harus dilakukan oleh Satpol PP, sudah termasuk bagian dari OYK itu sendiri.

Tidak perlu ada OYK atau apapun namanya, karena berpotensi melanggar HAM, juga KTP-el sudah berlaku nasional. Menghapus istilah OYK dengan pelayanan Bina Kependudukan sudah benar. Itu adalah cara-cara yang tepat dalam upaya penegakan aturan,” ujar Sugiyanto.

Menurut Sugiyanto, dalam Perda Tibum, telah gamblang didisebutkan tentang ketertiban umum yang terkait dengan urbanisasi dan pendatang baru.

Ketentuan itu tercantum pada pasal 56 dan pasal 57 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Aturannya menerangkan tentang ketentuan tinggal di Jakarta bagi pendatang baru, bertamu lebih dari 1X24 jam wajib lapor Rukun Tetangga, pemilik rumah kos, penghuni rumah kontrakan, dan penggelola rumah susun wajib lapor Lurah melalui Rukun Tetangga.

Melanggar aturan Perda Tibum pasal 56 dan pasal 57 itu ada ancaman pidananya. Jadi untuk apa lagi ada OYK. Perintahkan saja Satpol PP untuk tegakkan Perda Tibum itu," tegas Sugiyanto.

Apalagi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, disebutkan tugas Satpol PP sebagai penegak perda dan pekada.

Terkait dengan masih adanya pro dan kontra tentang kebijakan penghapusan OYK, dan bahkan membandingan Jakarta dengan Surabaya yang diangap sukses menurunkan tren urbanisasi karena menggelar OYK setelah Lebaran, sepatutnya tak bikin gamang Pemprov DKI.

Ukuran sukses itu bukan dari hasil merazia warga negara, tetapi harus dari hasil penegakan aturan. Anies Baswedan sebagai gubernur telah tepat lebih memilih penegakan aturan untuk mengatasi masalah urbanisasi dan pendatang baru, bukan dengan OYK,” terang Sugiyanto.

Aktivis senior Jakarta ini menegaskan, setidaknya ada tiga masalah besar di DKI Jakarta yang sangat terkait dengan masalah urbanisasi dan pendatang baru. Ketiga masalah itu adalah kemacetan, sampah, penertiban pedagang kaki lima dan penghuni liar.

"Solusinya adalah penegakan Perda Tibum setiap saat dengan melibatkan lurah dan Rukun Tetangga. Karena penuntasan masalah urbanisasi dan pendatang baru juga akan berdampak sebagai penyelesaiannya masalah lainnya,” pungkas Sugiyanto.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN