Besok, Mahasiswa Akan Geruduk Dinas PPAPP Tuntut Tuty Kusumawati Dipecat

Jakarta  MINGGU, 16 JUNI 2019 , 20:58:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Besok, Mahasiswa Akan Geruduk Dinas PPAPP Tuntut Tuty Kusumawati Dipecat

Tuty Kusumawati/Ist

Kasus Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta Tuty Kusumawati yang mengundang Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rapat pembahasan konten poster anti kekerasan perempuan dan anak, makin memanas.

Informasi yang diperoleh Kantor Berita RMOLJakarta, Aliansi Mahasiswa Selamatkan Indonesia rencananya Senin (17/6) besok menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas PPAPP DKI Jakarta di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

"Kami menuntut Tuty Kusumawati dipecat sebagai Kadis PPAPP karena telah mendukung organisasi terlarang," kata Koordinator Aksi Arief melalui keterangan tertulisnya, Minggu (16/6) malam.

Arif menyebutkan,munculnya nama organisasi terlarang HTI dalam undangan rapat merupakan murni kesalahan Tuty Kusumatuty.

Seperti diketahui, HTI resmi dibubarkan setelah pemerintah mencabut Surat Keputusan Badan Hukumnya pada 19 Juli 2017. Polri menyatakan bakal menindak tegas orang atau sekelompok orang yang berunjuk rasa mengatasnamakan HTI.

Anggota HTI pun dilarang membuat acara dalam bentuk apa pun. Dia juga memastikan akan membubarkan organisasi lain yang masih berideologi sama dengan HTI.

Kemenkumham menyatakan membubarkan HTI dilakukan karena ormas ini mengingkari Pancasila dan NKRI.

Sebelumnya, Tuty Kusumawaty mengakui ada kekeliruan dalam daftar undangan yang menyertakan bagian ormas yang sudah dilarang pemerintah.

"Kami akui ada kesalahan,” kata Tuty, dalam keterangannya, Jumat (14/6).

Tuty menegaskan tidak menyadari bahwa salah satu peserta yang diundang adalah ormas yang dibubarkan pemerintah.

Dia menjelaskan pihaknya berencana mengadakan rapat ini untuk menindaklanjuti adanya permohonan dari komunitas perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Komunitas tersebut menganggap konten poster mengenai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipasang di MRT Jakarta bias gender.

"Tujuannya untuk mendapatkan masukan dan pendapat utuh mengenai perempuan dan anak. Saya juga tidak melihat secara detil daftar undangan saat menandatangani. Sebab, sudah melalui pemeriksaan Plt. Kabid dan Sekretaris Dinas,” jelas Tuty.

Kemudian, ia menekankan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mentaati ketentuan dari pemerintah. Pihaknya memastikan melakukan koreksi dan mengakui telah terjadi kekeliruan yang tidak akan terulang lagi.[dod]

Komentar Pembaca