Pengamat Ini Beberkan Alasan Krusial Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Jakarta  SENIN, 17 JUNI 2019 , 15:48:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat Ini Beberkan Alasan Krusial Anies Terbitkan IMB Pulau Reklamasi

Amir Hamzah/Ist

Polemik penerbitan 932 izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi Teluk Jakarta terus bergulir kencang. Mata publik pun tertuju pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dituding warganet mencla-mencle soal janji kampanyenya.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, dalam kasus penerbitan 932 IMB di Pulau D, senyatanya ada mata rantai terputus yang tidak diketahui sebagian publik. Bahkan Anies juga diduga tidak mengetahuinya.

Menurut Amir, jauh sebelum Anies berkantor di Balai Kota DKI Jakarta pada 20 Oktober 2017, senyatanya sudah terbangun Pulau D yang diatasnya telah berdiri ratusan bangunan.

"Saat itulah antara Pemprov DKI Jakarta yang diwakili Sekda melakukan kontrak kerjasama pengelolaan Pulau D selama 30 tahun dengan PT Kapuk Naga Indah," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Amir, Anies tidak bisa serta-merta membatalkan kerjasama pengelolaan Pulau D antara Pemprov DKI dengan PT Kapuk Naga Indah.

Amir mengungkapkan, berdasarkan nota kerjasama pengelolaan Pulau D itulah menjadi alas hukum Badan Pertahanan Nasional (BPN) mengabulkan permohonan Pemprov DKI untuk menerbitkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemprov DKI.


"Setelah keluar HGB dan NJOP, barulah muncul 932 IMB," imbuhnya.

Ternyata masalah reklamasi tidak berhenti sampai di situ saja. Karena ada masalah lain yang membutuhkan perhatian serius, yakni soal denda.

Pasalnya, diterbitkannya IMB diketahui karena pengembang sudah membayar denda kepada Pemprov DKI.

Amir berpendapat, soal denda yang berkaitan dengan uang sepatutnya merujuk UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Karenanya besaran dan jenis denda harus ditentukan dengan perda. Namun ternyata Pemprov belum ada perdanya. Maka denda reklamasi bisa dianggap grativikasi," terang Amir.

Hal lain yang membutuhkan perhatian adalah aspek kedaulatan negara.

Sebab, berdasarkan UU No 29 Tahun 2007 tentang Jakarta Sebagai Ibukota Negara, pulau-pulau hasil reklamasi tidak termasuk di dalamnya.

"Jadi soal izin, kepemilikan lahan patut dipertanyakan, karena tak ada dalam peta," cetus Amir.

Belum lagi soal zonasi, apakah pulau reklamasi masuk dalam wilayah Jakarta Utara, Kepulauan Seribu atau berdiri sendiri.

Amir juga mengingatkan DPRD dan Gubernur agar jangan berpikir bahwa penggodokan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta serta Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bakal menyelesaikan masalah.

"Yang ada rakyat makin curiga karena soal reklamasi tak tuntas-tuntas," pungkas Amir.

Diketahui, Anies Baswedan akhirnya angkat suara soal terbitnya IMB di pulau reklamasi Teluk Jakarta.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Kamis (13/6), Anies menjelaskan bahwa penerbitan IMB di pulau reklamasi berbeda dengan reklamasi itu sendiri.

"Ada dua hal yang berbeda, pertama reklamasi dan kedua pemanfataan lahan hasil reklamasi," kata Anies.

Menurut Anies, reklamasi adalah kegiatan membangun daratan baru di atas perairan. Rencana membangun 17 pulau di teluk Jakarta, kata Anies, telah dibatalkannya.

Namun, untuk empat pulau yang sudah terbangun, kini DKI mengatur pemanfaatannya.

"Ada 13 pulau tidak bisa diteruskan dan dibangun. Ada 4 kawasan pantai yang sudah terbentuk sebagai hasil reklamasi di masa lalu. Faktanya itu sudah jadi daratan," ujar Anies.

Anies mengatakan, pemanfaatan empat pulau yang sudah terlanjur berdiri akan difokuskan untuk kepentingan publik.

Penerbitan IMB, kata dia, adalah upaya pemanfaatan, bukan melanjutkan reklamasi.

"IMB ini bukan soal reklamasi jalan atau berhenti, tetapi IMB adalah soal izin pemanfaatan lahan hasil reklamasi dengan cara mendirikan bangunan. Dikeluarkan atau tidak IMB, kegiatan reklamasi telah dihentikan. Jadi, IMB dan reklamasi adalah dua hal yang berbeda," kata Anies.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Di Pulau D, terdapat 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Ada pula 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.

Bangunan-bangunan itu sempat disegel oleh Anies pada awal Juni 2018 karena disebut tak memiliki IMB.[dod]

Komentar Pembaca