18 Pengurus KONI Se Indonesia Sepakat Judicial Review UU SKN

Olahraga  RABU, 19 JUNI 2019 , 06:46:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

18 Pengurus KONI Se Indonesia Sepakat Judicial Review UU SKN

Kaukus KONI Provinsi Se Indonesia/RMOL

Delapan belas pengurus KONI Provinsi yang tergabung dalam Kaukus KONI Provinsi se Indonesia sepakat menyampaikan rekomendasi judicial review (JR) Undang - Undang No 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (SKN).

Kesepakatan itu dicapai dalam Forum Diskusi Keolahragaan Nasional bertajuk Bersatu Demi Jayanya Olahraga Nasional yang diselenggarakan Kaukus KONI Provinsi Indonesia di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (18/6) malam.

Pengurus yang hadir antara lain dari KONI DKI Jakarta, KONI Maluku Utara, KONI Jawa Timur, KONI DI Yogyakarta, KONI Sulawesi Selatan, KONI Jawa Barat, KONI Riau, KONI Sumatera Utara, KONI Bengkulu dan KONI Jawa Tengah.

"Ada beberapa isu yang dibahas dalam diskusi. Salah satunya soal Perpres 95," kata Ketua Kaukus KONI se-Indonesia, Djamhuron P Wibowo. Menurut Djamhuron, Perpres 95 ini menjadi isu krusial karena membuka peluang bagi lembaga lain untuk juga dapat mengelola olahraga berprestasi seperti KONI.

Akibatnya, KONI yang sebelum Perpres Nomor 95 terbit merupakan satu-satunya organisasi pembina olahraga prestasi sesuai UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), merasa kewenangannya dipreteli alias dikebiri, karena dengan hanya berbekal Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda), satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemda seperti Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda), telah dapat melakukan pembinaan olahraga prestasi.

Kesepakatan untuk mengajukan JR ini akan disampaikan kepada ketua umum KONI Pusat yang terpilih melalui Munas pada Juli 2019.

Isu lain yang dibahas adalah soal peraturan-peraturan tentang coorporate social responsibility (CSR) yang tidak menyentuh pembinaan olahraga.

Padahal, kata Djamhuron, jika pendanaan hanya mengandalkan alokasi dana melalui APBN/APBD, pembinaan olahraga oleh KONI sering terhambat atau terkendala.

"Kalau ada CSR, pembinaan bisa berkelanjutan, tidak terhambat, apalagi terpotong," ujar Djamhuron.

Dalam forum ini peserta sepakat untuk tidak bicara tentang figur yang diusung sebagai calon Ketum baru KONI Pusat melalui Munas, namun fokus pada pembenahan.[dod]

Komentar Pembaca