Katar: 7 Wakil Camat Sudah Dilantik Anies, Giliran Wakil Lurah Kapan

Jakarta  RABU, 19 JUNI 2019 , 09:41:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Katar: 7 Wakil Camat Sudah Dilantik Anies, Giliran Wakil Lurah Kapan

Anies Baswedan/Net

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah melantik tujuh wakil camat. Karena hal ini sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa wilayah kecamatan itu dipimpin camat yang dibantu oleh seorang wakil camat.

Menurut Sugiyanto, aturan ini juga berlaku untuk wilayah kelurahan, dimana seorang lurah memiliki wakil lurah.

"Tindakan yang dengan sengaja mengosongkan posisi wakil camat dan wakil lurah adalah perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan," kata Sugiyanto di Jakarta, Rabu (19/6).

Diketahui, pada Selasa (11/6) lalu, Anies melantik tujuh wakil camat untuk kecamatan Penjaringan, Gambir, Tanah Abang, Johar Baru, Jatinegara, Pasar Minggu dan Matraman.

"Pelantikan itu aturannya jelas ada pada UU No 29 Tahun 2007 itu, yaitu pada pasal 21 ayat (1), yang menyebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh camat yang dibantu oleh seorang wakil camat. Wakil camat itu dilantik oleh gubernur,” ujar Sugiyanto.

"Khusus posisi wakil camat ada pada ayat (2), dan ayat (3) dalam pasal 21 UU No 29 Tahun 2007 tersebut," imbuhnya.

Disebutkannya dalam pasal 21 ayat (2), menjelaskan tentang wakil camat diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Sementara pada ayat (3) dinyatakan wakil camat diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atas usul walikota/bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Menghilangkan wakil camat itu sama saja menghapus tugas gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan wakil camat,” ucap Sugiyanto.

Dengan telah diisinya posisi struktur tujuh wakil camat, Sugiyanto mengharapkan akan menjadi jalan untuk melantik wakil camat lainnya yang selama ini belum terisi. Termasuk juga posisi wakil lurah se DKI Jakarta yang juga dibiarkan kosong.

"Era Gubenur Ahok, semua jabatan wakil camat dan wakil lurah dikosongkan. Itu kesalahan fatal. Sekarang wajib diisi, dasar aturannya ada pada UU No. 29 Tahun 2007 tersebut,” tegas Sugiyanto.

Terkait dengan adanya pendapat posisi wakil camat maupun wakil lurah tidak efektif dan terjadi pemborosan angaran daerah, Sugiyanto menegaskan bahwa wakil lurah dan wakil camat adalah bagian yang tak terpisahkan dari susunan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang diatur Undang-undang.

"Menjalankan pemerintahan itu bukan bicara untung atau rugi, tetapi lebih pada kepatuhan melaksanakan aturan. Gubenur itu harus taat aturan, tugasnya menjalankan UU, bukan melanggarnya. Sanksi melanggar UU bisa berujung pemberhentian jabatan gubernur,” pungkas Sugiyanto.[dod]

Komentar Pembaca
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00