Dana Kampanye 01 Disoal Dalam Sidang MK, Pengamat Pertanyakan Kredibilitas Auditor

Politik  RABU, 19 JUNI 2019 , 12:55:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dana Kampanye 01 Disoal Dalam Sidang MK, Pengamat Pertanyakan Kredibilitas Auditor

Jokowi-Ma'ruf/Net

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah merampungkan sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 pada Selasa (18/6) kemarin. Dalam pembacaan jawabannya, Tim Hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin membantah adanya sumbangan pribadi Jokowi dalam dana kampanye Pilpres 2019.

Tim hukum pihak terkait, dalam pembacaan jawabannya menyebut ada kesalahan input data sehingga mencantumkan nama Jokowi sebagai penyumbang dana kampanye.

"Pihak terkait ingin menegaskan bahwa baik capres atau cawapres 01 tidak memberikan sumbangan dana kampanye dalam kapasitas pribadi seperti yang dimaksud pemohon. Dengan kata lain, dalil pemohon tentang sumbangan pribadi Joko Widodo adalah tidak benar," kata Luhut Pangaribua di ruang sidang MK.

Luhut menyampaikan penggunaan dana kampanye sebesar Rp19.558.272.030 (Rp19,5 miliar) merupakan dana dari rekening yang dikelola Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf dengan nomor akun 0230-01-003819-30-2 di BRI kepada Tim Kampanye Daerah.

Hal ini menjadi dugaan dana pribadi Jokowi karena kesalahan teknis input data.

"Karena teknis peng-input-an data sehingga tertulis nama pengirim Joko Widodo, padahal nama pemilik rekening adalah TKN Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Luhut.

Menyikapi hal ini, Pengamat Ekonomi Harryadin Mahardika mempertanyakan kredibilitas auditor yang digunakan TKN Jokowi-Ma'ruf. Karena kesalahan input data tersebut bukan hal sepele.

"Infonya sudah dilakukan audit, tapi kenapa ada kesalahan input data yang lolos. Ini bukan hal sepele, perlu dipertanyakan kredibilitas auditor tersebut. Bahkan izin auditor tersebut bisa dicabut jika kesalahan ini benar terjadi," kata Harryadin.

Harryadin berpendapat, kesalahan kecil tersebut merupakan sinyal adanya kesalahan yang lebih besar.

Oleh karena itu Harryadin menyarankan, sebagai bagian dari pembuktian sidang, MK menunjuk agar dilakukan audit keuangan secara menyeluruh oleh tim independen yang ditunjuk MK.

"Tidak ada kesalahan besar dan kecil dalam keuangan. Semua kesalahan adalah fatal. Juga tidak ada istilah meralat dalam hasil pemeriksaan keuangan. Jika semudah itu melakukan ralat atas hasil audit, maka penegakan GCG (good corporate governance) di Indonesia bisa terancam," papar Harryadin.

Harryadin juga menyoroti status hukum dari perkumpulan Golfer TBIG yang memberi sumbangan cukup besar. Pasalnya jumlah maksimal sumbangan telah diatur dalam undang-undang.


Ekonom ini juga menyatakan banyak terjadi perselubungan dana kampanye dalam pemilu untuk memanipulasi sumber dana sebenarnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan adanya penggunaan black money dalam pemilu. Apalagi jika benar bahwa auditor yang ditunjuk ternyata kurang kredibel, maka kecurigaan publik memiliki dasar yang kuat.[dod]

Komentar Pembaca