M Taufik: Anggota DPRD Pengkritik Anies Tak Paham Reklamasi

Jakarta  RABU, 19 JUNI 2019 , 19:00:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

M Taufik: Anggota DPRD Pengkritik Anies Tak Paham Reklamasi

M Taufik dan Anies Baswedan/Ist

Kebijakan Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau D memperoleh dukungan sejumlah pihak. Salah satunya disuarakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Taufik menilai kebijakan Anies sudah tepat. Karena Pulau D tersebut menjadi bagian dari empat pulau yang sudah terlanjur dibangun.

Terkait munculnya kritikan dari sejumlah rekannya di DPRD, Taufik beranggapan karena mereka masih kurang pemahaman mengenai persoalan tersebut.

"Kebijakan Pak Anies menerbitkan IMB Pulau D sudah benar, hanya saja beberapa rekan di dewan kurang paham sehingga salah menyikapi," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Taufik mengatakan, Anies sejak awal konsisten untuk menghentikan pembangunan 13 pulau reklamasi yang belum terbangun. Namun untuk 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun, akan dimanfaatkan sebagai 'Pantai Kita Maju Bersama'. Tapi sebelum memulai, bangunan di atas pulau tersebut disegel dan diminta melengkapi perizinan, sehingga IMB dapat diterbitkan.

"Saat ini bangunan-bangunan itu sudah melengkapi izin, jadi sudah tepat jika gubernur menerbitkan IMBnya. Lalu masalahnya dimana? Yang komentar negatif, berarti belum memahami saja," ujar Taufik.

Lebih lanjut Taufik menegaskan, gubernur juga sudah benar dengan tidak melanjutkan Perda Reklamasi. Karena, jika perda dibuat, maka otomatis 14 pulau lainnya akan memperoleh legalitas.


"Jadi kami kira gubernur sudah cermat mengambil kebijakan soal pulau reklamasi ini," cetus Taufik.

Seperti diketahui, beberapa hari terakhir sorotan mengenai terbitnya IMB di Pulau D reklamasi cukup santer. Dalam penjelasannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terbitnya izin mendirikan bangunan di Pulau D atau kawasan reklamasi Pantai Maju.

"Faktanya itu sudah jadi daratan. Di empat kawasan pantai tersebut akan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan hukum untuk sebanyak-banyaknya kepentingan publik," kata Anies.[dod]

Komentar Pembaca