Begini Komentar Haji Lulung Soal IMB Reklamasi

Jakarta  KAMIS, 20 JUNI 2019 , 14:55:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Begini Komentar Haji Lulung Soal IMB Reklamasi

Abraham Lunggana/Ist

Bekas Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haji Lulung ikut menanggapi soal kontroversi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk Pulau C dan D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Lulung mengatakan, pengelolaan pulau reklamasi oleh Pemprov DKI dan penerbitan IMB-nya merupakan dua hal yang berbeda, namun memiliki dasar yang kuat dan sesuai prosedur.

"Ada empat aturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan pulau itu dan terbitnya IMB, yakni Perda, PP, Keppres dan Pergub," kata Lulung saat dihubungi, Kamis (20/6).

Empat regulasi tersebut adalah Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta; PP Nomor 30 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta; dan Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Menurut Lulung, Pergub Nomor 8 Tahun 1995 merupakan pengejawantahan atas terbitnya Keppres Nomor 52. Perda ini antara lain menetapkan bahwa tugas pengerjaan proyek reklamasi diserahkan kepada swasta.

"Atas dasar itu, maka dibuatkan perjanjian kerjasama (PKS) pada 1997, dimana dalam perjanjian itu disebutkan, untuk setiap pulau yang dibangun, swasta mendapat imbalan Hak Pemanfaatan Lahan seluas 35 persen," ujar politisi PAN ini.

Namun, lanjut Lulung, dalam perjalanannya pengembang justru menguasai 100 persen, dan bahkan pulau ditutup untuk umum.

Bahkan, pelanggaran semakin fatal karena ternyata pembangunan pulau juga tidak didahului kajian dan persyaratan lain, termasuk analisis masalah dampak lingkungan (Amdal), sehingga menjadi kontroversi, bahkan polemik, karena pembangunan itu ditengarai merusak lingkungan dan merugikan nelayan di pesisir Teluk Jakarta.

Selain itu, jika mengacu pada Keppres Nomor 52, reklamasi dilakukan dengan menguruk pantai hingga sejauh 8 meter ke arah laut, bukan menguruk laut dan membuat pulau baru seperti yang dilakukan pengembang.

Lulung menegaskan, atas dasar pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka sudah selayaknya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menindak pengembang.

"Saya mengapresiasi kebijakan Anies mencabut izin pembangunan 13 pulau yang hingga saat ini belum dilaksanakan, dan menugaskan PT Jakpro untuk mengelola tiga pulau dari empat pulau yang telah dibangun (Pulau C, D dan G), serta menyerahkan satu pulau lainnya untuk dikelola pemerintah (Pulau N) karena dibangun PT Pelindo II," terang Lulung.

Soal IMB Pulau C dan D yang telah diterbitkan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Lulung mengatakan, bahwa Pergub Nomor 206 Tahun 2016 membuat Pulau C dan D telah memiliki RT/RW, namun belum dimasukkan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Meski demikian, sambung Lulung, ada Peraturan Pemerintah (PP) No 36 Tahun 2005 yang mengizinkan IMB itu diterbitkan.

Sebab, pada pasal 18 ayat (3) PP Nomor 36 dinyatakan bahwa untuk daerah yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP), dan/atau Rencana Bangunan dan Lingkungan (RTBL), untuk lokasi yang bersangkutan, pemerintah daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

"Jadi, penerbitan IMB ini sebenarnya clear. Orang yang meributkannya adalah orang yang nggak ngerti persoalan atau memang sengaja ingin memojokkan Gubernur Anies Baswedan," pungkas Lulung.[dod]

Komentar Pembaca
Bunga untuk Veronica Tan

Bunga untuk Veronica Tan

KAMIS, 21 NOVEMBER 2019 , 17:00:04

Ingatkan Sukmawati, Sultan Tidore: Kita Semua Anak Pejuang
Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

Belum Jelas Kemana, Ahok Sudah Bikin Ramai

JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:58:09