Klausul 2 Kali Gagal Kuorum Pemilihan Wagub Munculkan Kecurigaan Publik

Politik  SELASA, 25 JUNI 2019 , 20:24:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Klausul 2 Kali Gagal Kuorum Pemilihan Wagub Munculkan Kecurigaan Publik

Amir Hamzah/Ist

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah mengkritisi klausul tata tertib pemilihan Wagub DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa pemilihan Wagub akan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan fraksi apabila rapat paripurna istimewa dua kali gagal kuorum.

"Klausul tata tertib dua kali gagal kuorum itu mengindikasikan adanya skenario menjegal dua Cawagub yang sudah disepakati dua parpol pengusung," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/6).

Amir berpendapat, klausul tata tertib dua kali gagal kuorum juga bakal mengundang kecurigaan publik bahwa ada 'permainan' dalam pemilihan pengganti Sandiaga Uno.

"Lebih baik Pansus Pemilihan Wagub mengikuti aturan yang sudah ada, jangan malah bikin aturan baru yang menimbulkan kecurigaan," ujar Amir.

"Saya kira PKS juga harus tahu dinamika politik itu. Harus dilakukan antisipasi sehingga tatib bisa berjalan dengan baik, memilih satu dari Cawagub hasil kesepakatan dua partai pengusung," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Jakarita Mohamad Ongen Sangaji mengatakan, Cawagub yang diusulkan PKS, Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, cukup mengantongi minimal 28 suara anggota DPRD DKI Jakarta untuk menjadi pendamping Gubernur Anies Baswedan hingga 2022 mendatang.

Menurut Ongen, berdasarkan klausul yang baru disepakati bersama, rapat paripurna baru dinyatakan kuorum apabila dihadiri 50 persen plus satu anggota Dewan.

"Artinya, paripurna pemilihan Wagub baru bisa dilaksanakan apabila dihadiri fisik 54 anggota Dewan. Nah, Wagub yang dipilih juga harus memperoleh suara 50 persen plus satu dari anggota Dewan yang hadir. Jadi cukup raih 28 suara, Cawagub yang maju bisa menang," kata politisi Partai Hanura ini.

Namun Agung atau Syaikhu tak bisa serta merta bisa melenggang mulus ke Balai Kota, karena dalam klausul tata tertib lainnya disebutkan, apabila gagal kuorum, maka soal pemilihan Wagub dikembalikan kepada pimpinan DPRD dan fraksi untuk dilakukan musyawarah mufakat.

"Jika nggak bisa mufakat, maka nantinya ada keputusan baru. Apakah dua Cawagub usulan PKS masih dipertahankan atau tidak, itu terserah rapat pimpinan yang memutuskan," pungkas Ongen.

Persyaratan kuorum dan suara 50+1 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.[dod]

Komentar Pembaca
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00