Soal Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Cuma Jalankan Tugas

Jakarta  SELASA, 25 JUNI 2019 , 21:30:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

Soal Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Cuma Jalankan Tugas

Anies Baswedan/RMOL

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjelaskan persoalan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pulau reklamasi yang hanya berlandaskan Peraturan Gubernur (Pergub).

Anies mengaku hanya menjalankan tugas dengan menerbitkan IMB bangunan yang sudah terlanjur dibangun.

Anies justru menyayangkan munculnya Pergub Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, pada masa kampanye Pilkada 2017.

Anies menduga Pergub yang diteken Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut sengaja diterbitkan dengan alasan kepentingan selanjutnya.

"Bila tidak ada Pergub 206. tidak bisa keluar HGB (Hak Guna Bangunan). Kalau tidak ada HGB, tidak ada hak melakukan pembangunan. Jadi ketika saya mulai bertugas, sudah ada HPL (Hak Pengelolaan), sudah ada HGB, sudah ada Pergub. Jadi mereka membangun. Yang tidak dilakukan adalah izinnya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (25/6).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menjelaskan, pihaknya tidak membongkar bangunan yang sudah terlanjur dibangun tersebut, karena jika tetap memaksakan pembongkaran maka hal itu tak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Ada satu prinsip hukum tata ruang, bahwa ketenuan itu tidak bisa dilaksanakan berlaku surut. Kan ada PRK (Panduan Rancang Kota) Pergub 206 mereka membangun mengikuti PRK. Kalau mengikuti PRK, dia (pengembang) mengikuti ketentuan. yang bisa dibongkar bila dia tidak mengikuti ketentuan tata kota," ungkap Anies.

Pemprov DKI telah menerbitkan IMB Pulau D atau Pantai Maju. IMB tersebut diperuntukkan bagi 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Selain itu ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.[dod]

Komentar Pembaca