SPPSI: Pertamina Kehilangan Kedaulatan Gas

Ekonomi  SENIN, 08 JULI 2019 , 17:32:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

SPPSI: Pertamina Kehilangan Kedaulatan Gas

Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia/RMOL

PT Pertamina (Persero) berpotensi kehilangan bisnis intinya. Pasalnya, sumber minyak di perut bumi semakin menipis. Di sisi lain, bisnis gas bumi yang diandalkan ke depannya, malah dialihkan ke perusahaan lain.

"Kami merasa gas itu tulang punggung energi masa depan. Pertamina kehilangan gas secara tidak sadar. Waktu itu, ada sinergi PT Pertamina Gas (Pertagas) dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Tapi sekarang PGN mengakuisisi Pertagas dimana prosesnya tertutup," kata Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) M Syafirin, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Meski Pertamina memiliki saham di PGN, namun Syafirin menyebut pengelolaan gas diyakini tidak memiliki kedaulatan. Sebab, PGN sendiri telah menjadi perusahaan terbuka yang sudah melantai di bursa saham sejak lama.

"Bahkan kami menyayangkan, bisnis LNG sendiri malah dialihkan ke PGN. Mulai 1 Juni, bisnis LNG-nya sudah tidak di Pertamina lagi. Seolah-olah ini untuk membesarkan PGN," ujar Syafirin.

Karenanya Syafirin mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki pengalihan bisnis gas yang harusnya dikuasai negara. Menurutnya, ada potensi fraud dalam pengakuisisian Pertagas oleh PGN.

"Bahkan, Direktorat gas di Pertamina sendiri sudah dibubarkan. Selama proses itu untuk membesarkan Pertamina dan kedaulatan energi tetap di Indonesia, itu tidak masalah. Tapi kami mengkhawatirkan proses ini akan menghilangkan kedaulatan energu kita. Proses unbundling, akan melemahkan kedaulatan energi," ungkap Syafirin.

Ketua Dewan Pengawas SPPSI Noviandri menambahkan, kedaulatan migas di Indonesia mulai digoyang pihak luar. Sebab, saat kinerja keuangan Pertamina semakin membaik, deviden yang diberikan Pertamina ke negara malah semakin menurun.

"Mulai 2021 dan 2022, kita harus bayar hutang tidak hanya bunganya, tapi juga pokoknya. Sekarang sudah nggak jelas lagi, mana profit perusahaan, mana deviden, mana pajak. Harusnya sesuai undang-undang BUMN itu, Pertamina harus mendatangkan profit dalam bentuk deviden kepada negara," kata Noviandri.

Saat ini, kata Noviandri, Pertamina mengandalkan pinjaman untuk membangun kilang-kilang yang baru dengan skema bisnis yang menguntungkan pihak ketiga.

Untuk itu, pihaknya mendorong direksi Pertamina agar mengembalikan bisnis inti Pertamina dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi.

"Kita dorong direksi untuk menyelamatkan bisnis inti Pertamina, seperti pembangunan kilang baru, meningkatkan produksi crude dan melakukan pendanaan untuk blok-blok terminasi.

Untuk kegiatan di luar bisnis utama, menurut Noviandri, harus dibuat roapmap yang jelas sehingga berkelanjutan dan memberikan pemasukan bagi perusahaan, seperti pembelian pesawat, pembangunan hotel dan lain-lain.

Ia mencontohkan, untuk harga gas bumi di pasaran mencapai USD 9-10 per MMBTU. Namun, harga jual gas di mulut sumur Pertamina hanya sebesar USD 5-6 per MMBTU.

"Padahal, Pertamina harus mencari gas sendiri, mengebor hingga menaikkannya kepermukaan bumi, itu paling untung USD 1-2 per MMBTU. Tapi yang untung besarnya malah pemburu rente. Bisa untung USD 5 lebih per MMBTU," tutup Noviandri.[dod]

Komentar Pembaca
PPSU Bersih-Bersih

PPSU Bersih-Bersih

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:42:00

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

Ribuan Jamaah Mensalatkan Ustaz Arifin Ilham

JUM'AT, 24 MEI 2019 , 01:29:00

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

20 NGO Hadiri Gathering di Rawamangun

SABTU, 25 MEI 2019 , 13:35:00