Aliansi Kader HMI Se Indonesia Tolak Pimpinan KPK Dari Polri dan Kejaksaan

Hukum  SELASA, 09 JULI 2019 , 05:47:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Aliansi Kader HMI Se Indonesia Tolak Pimpinan KPK Dari Polri dan Kejaksaan

Penyidik KPK/Ist

Aliansi Kader HMI Se Indonesia menolak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dari unsur Polri dan Kejaksaan.

Apalagi tidak ada kewajiban dalam peraturan perundang-undangan manapun yang menyebutkan bahwa Pimpinan KPK mesti berasal dari instansi penegak hukum tertentu.

Untuk menyuarakan masalah ini, Aliansi Kader HMI Se Indonesia akan menggelar unjuk rasa di Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu (10/7) besok.

"Rekam jejak para penegak hukum tidak terlalu baik di mata publik dalam konteks pemberantasan korupsi," kata Korlap Aliansi Kader HMI Se Indonesia Abdi Maulana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).

Abdi menegaskan, KPK sebagai lembaga non pemerintah yang eksklusif harus netral dan independen.

Menurut Abdi, KPK lahir akibat kesangsian kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi selama puluhan tahun.

"Masuknya jenderal polisi dan jaksa aktif dalam KPK berpotensi merusak kenetralan lembaga dan kepercayaan masyarakat," pungkas Abdi.

Diketahui, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah menutup pendaftaran secara langsung calon pimpinan KPK di Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (4/7). Dari jumlah pendaftar yang mencapai 348 orang, terdapat 9 pimpinan polisi, 5 orang jaksa dan 9 hakim.[dod]

Komentar Pembaca