Anak Buah Anies Usulkan Naikkan 5 Jenis Pajak, DPRD: Jangan Beratkan Rakyat

Jakarta  RABU, 10 JULI 2019 , 13:41:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anak Buah Anies Usulkan Naikkan 5 Jenis Pajak, DPRD: Jangan Beratkan Rakyat

Santoso/Net

DPRD DKI Jakarta akan mengodok secara matang usulan Pemprov DKI untuk menaikkan lima jenis pajak. Pasalnya, kenaikan pajak dapat memberatkan kehidupan masyarakat Ibukota.

"Ada usulan penyesuaian tarif pajak dan retribusi dari BPRD (Badan Pajak dan Retribusi) untuk kita telaah, kita kaji, untuk kemudian kita buat rekomendasi kepada pimpinan DPRD apakah usulan diterima atau sebaliknya," kata Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso, Rabu (10/7).

Menurut Santoso, BPRD memang punya kewenangan untuk mengusulkan kenaikan atau menghapus pajak.

Meski demikian, kata politisi Partai Demokrat ini, pihaknya juga akan mempertimbangkan dari sisi kemampuan masyarakat apakah setelah pajak dinaikkan mampu membayarnya dan tidak memberatkan.

Selain itu, apakah kenaikan tersebut juga akan ada kontribusi signifikan bagi kenaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan rertibusi ataukah tidak.

"Kalau tidak, buat apa?" tegas Santoso.

Santoso mengungkapkan, apabila usulan disetujui, maka pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan naik dari 10% menjadi 12,5%, sehingga jika misalnya ada warga Jakarta yang membeli kendaraan bermotor seharga Rp100 juta, maka pajaknya tak lagi Rp10 juta, melainkan Rp12,5 juta.

Data yang dihimpun menyebutkan, kelima jenis pajak yang diusulkan BPRD untuk dinaikkan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Pajak Parkir, BBNKB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Jika usulan kenaikan kelima jenis pajak ini disetujui, maka lima Perda yang mengatur kelima jenis pajak ini akan direvisi untuk disesuaikan dengan besaran kenaikan yang disetujui DPRD. Saat ini lima Rancangan Perda (Raperda) untuk menggantikan kelima Perda tersebut telah masuk ke lembaga legislatif itu.

Kelima Perda yang direvisi adalah Perda Nomor 9 Tahun 2010 tenang BBNKB, Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang BPHTB, Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang PPJU, Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dan Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang PKB.[dod]

Komentar Pembaca