Dibawa Pulang ke Rumah, TKD Pejabat DKI Disoal

Jakarta  RABU, 10 JULI 2019 , 19:51:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dibawa Pulang ke Rumah, TKD Pejabat DKI Disoal

Ilustrasi/Net

Penggunaan tunjangan kerja daerah (TKD) pejabat Pemprov DKI Jakarta yang nominalnya gede-gede dinilai salah sasaran. Sehingga mengganggu optimalitas kerja mereka.

Demikian disampaikan beberapa aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (10/7).

"TKD sebenarnya diberikan pemerintah untuk menunjang operasional ASN, tapi yang terjadi selama ini, setelah uang ditransfer ke rekening ASN itu, diberikan juga kepada istrinya. Padahal yang menjadi hak istri adalah gaji pokok si ASN itu, tidak termasuk TKD," kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga.

Akibat TKD yang salah sasaran itu, tak sedikit pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang kesulitan menjamu mitranya saat melakukan pertemuan untuk membahas suatu program atau usulan karena "tak punya anggaran" untuk memberikan suguhan.

"Ada cerita ke saya dari sebuah kelompok ormas. Mereka bertemu seorang pejabat untuk membahas sesuatu, tapi lama ngobrol, tak ada kopi yang disuguhkan. Ketika ditegur, si pejabat bilang kantongnya sedang kosong karena TKD dan gaji semua diberikan ke istri," ujar Rico.

Yang lebih memprihatinkan, ungkap Rico, salah sasaran penggunaan TKD juga menyingkap sisi gelap sejumlah pejabat Pemprov DKI.

Pasalnya, tak sedikit dari mereka yang mengeluh begini; "Sekarang sudah ketat, gak bisa korupsi, sehingga nggak bisa bawa uang lebih banyak ke rumah. Jadi, TKD yang kita berikan".

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, dasar terbitnya TKD adalah adanya peraturan tentang partisipasi masyarakat yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adanya partisipasi ini membuat Pemda melalui Satuan Kerja Pemerintah Daerah mau tak mau harus berinteraksi dengan wartawan, LSM, ormas dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain maupun per individu.

"Karena ada partisipasi ini, maka dalam proses interaksi yang terjadi tentunya perlu entertain berupa penyuguhan makanan, minuman seperti kopi, gula, dan lain-lain. Nah, TKD sebenarnya diadakan untuk itu, bukan untuk kebutuhan rumah tangga," terang Amir.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI Anies Baswedan segera merevisi Pergub tentang TKD dengan memasukkan pasal yang menjelaskan secara detil maksud serta tujuan pemberian TKD.

"DPRD pun sebaiknya melakukan koreksi, karena jika terus dibiarkan, kinerja ASN menjadi terganggu dan tidak optimal," tegas Syaiful.

Data yang diperoleh menyebutkan, Pergub tentang TKD telah empat kali direvisi. Berawal dari Pergub Nomor 409 Tahun 2016, lalu direvisi menjadi Pergub Nomor 13 Tahun 2018 dan terakhir direvisi lagi menjadi Pergub Nomor 57 Tahun 2018.[dod]

Komentar Pembaca