IMB Reklamasi Bikin Geger Gara-gara Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Buruk

Jakarta  KAMIS, 11 JULI 2019 , 08:23:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

IMB Reklamasi Bikin Geger Gara-gara Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Buruk

Atika Nur Rahmania/Net

Ramainya persoalan penerbitan IMB di pulau reklamasi merupakan akibat buruknya pola komunikasi publik Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.

"Komunikasi publik Dinas Kominfotik buruk, makanya IMB reklamasi jadi bola liar," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Sulhy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/7).

Menurut Sulhy, Dinas Kominfotik tak mampu menyampaikan perihal program Pemprov DKI terkait kebijakan penerbitan IMB reklamasi.

"Akibatnya, IMB reklamasi memunculkan persepsi yang salah di ruang publik. Masyarakat bingung karena Gubernur Anies dianggap ingkar janji soal reklamasi. Ini karena publik tidak mendapatkan penjelasan secara komprehensif," ujar Sulhy.

Sulhy mengaku heran, sejauh ini Kepala Dinas Kominfotik DKI Atika Nur Rahmania malah terkesan diam. Nyaris tidak ada reaksi apapun dari institusinya dalam upaya membantu gubernur DKI menjelaskan polemik IMB reklamasi yang membuat geger publik ibukota.

Mestinya, kata dia, sebagai lokomotif komunikasi Pemprov, Kominfotik pasang badan dan berinisiatif menjelaskan secara gamblang dasar hukum kebijakan yang diambil gubernur DKI.

"Gerindra sebagai partai pengusung menyesalkan polemik IMB ini kemudian membuat nama Anies dispekulasikan macem-macem. Persepsi bahwa Anies ingkar janji telah menjadi opini di kalangan masyarakat," sesal Sulhy.

Padahal, menurut Sulhy, Anies sebagai gubernur tidak punya pilihan lain kecuali menerbitkan IMB untuk ribuan bangunaan yang terlanjur didirikan di pulau hasil reklamasi.

Hal tersebut, sebagai konsekuensi turunan dari Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diteken mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Pergub itulah yang menjadi dasar penerbitan IMB, sedangkan 13 pulau yang lain telah disetop sebagaimana janji Anies waktu Pilkada DKI 2017 lalu," papar Sulhy.

Karena itu, Sulhy pun mendesak, agar Anies segera mengevaluasi total kinerja Dinas Kominfotik.

"Jangan sampai, kebijakan-kebijakan Anies disalah tafsirkan karena Kominfotik lalai atau minim mensosialisasikan keputusan yang diambil Anies," tegas Sulhy.

"Kalau perlu, audit juga itu Kominfotik. Selama ini ngapain aja mereka, kita enggak tahu tu," tutupnya.[dod]

Komentar Pembaca