Soal IMB Reklamasi, Anies Diminta Tak Bohongi Pemilih

Jakarta  KAMIS, 11 JULI 2019 , 11:55:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal IMB Reklamasi, Anies Diminta Tak Bohongi Pemilih

Anies Baswedan/Ist

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta berhenti membohongi pemilihnya yang mencapai 58 persen terkait penerbitan IMB pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Karena penerbitan ratusan IMB tersebut tak memiliki payung hukum.

Demikian dikatakan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ruddin Akbar Lubis saat dihubungi, Kamis (11/7).

"IMB reklamasi tak punya payung hukum. Cabut saja semuanya. Anies jangan bohongi pemilihnya," kata Ruddin.

Ruddin justru mendorong Anies lebih fokus menyelesaikan peraturan daerah terkait dengan reklamasi ketimbang terus melontarkan argumentasi.

Sebelumnya, Anies menyebut kawasan reklamasi bukan termasuk pulau. Sebab, menurut dia, yang disebut pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami bukan buatan. Sementara Anies menyebut daratan yang dibuat manusia adalah pantai.

"Urus saja dulu Raperda Reklamasi yang kemarin dicabut, baru bisa terbitkan IMB," ujar Ruddin.

Ruddin mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1995, reklamasi disebut sebagai pembuatan pulau yang menyatu dengan daratan.

Dengan kata lain, ada penambahan daratan dengan menguruk pantai/ hutan mangrove.

Soal penerbitan IMB sendiri, Anies sempat berdalih hal tersebut berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau C, Pulau D dan Pulau E hasil reklamasi.

"Jika tidak ada Pergub tersebut maka tidak bisa ada kegiatan pembangunan di lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 Tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat," kata Anies dalam keterangannya.

Peraturan itu merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005. Peraturan ini memperbolehkan pemerintah daerah untuk mengelola sementara daerahnya yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR dan RTRW umumnya terangkum dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda). Perda mengenai reklamasi yang dimaksud ialah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantai Utara Jakarta. Anies sendiri sudah menarik dua Raperda Reklamasi tersebut.

Belakangan, Sekda DKI Saefullah mengatakan hanya ada satu raperda yang akan kembali diajukan untuk dibahas di DPRD, yakni RZWP3K.

"Yang RTRKS kita enggak ajukan kembali. Sekarang sedang kita bahas draf yang RZWP3K untuk akhirnya diajukan kembali," ujar Saefullah.

Di dalam Raperda ini rencananya dimasukkan mengenai tata ruang DKI termasuk wilayah reklamasi. Sembari menunggu inilah, DKI tiba-tiba mengeluarkan IMB dengan zonasi sementara.[dod]

Komentar Pembaca