Cium Aroma Suap, PSI Dorong KPK Awasi Pemilihan Wagub DKI

Politik  SENIN, 15 JULI 2019 , 14:32:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

Cium Aroma Suap, PSI Dorong KPK Awasi Pemilihan Wagub DKI

Rian Ernest/RMOL

Mencium adanya dugaan politik uang dalam menentukan Wagub DKI Jakarta, DPW PSI DKI Jakarta mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar ikut terlibat dalam mengawasi proses berjalannya pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang sedang berjalan.

PSI melihat proses pemilihan Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sedang berjalan ini sangat rawan timbulnya politik transaksional di belakang layar.

Bahkan terdengar kabar bahwa ada serangkaian permainan dalam menentukan syarat kuorum pada rapat pemilihan Wagub DKI Jakarta yang harus dibayar dengan nilai uang tertentu.

"Berdasarkan rumor tersebut, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan Wagub DKI Jakarta ini," kata Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).

Melihat kebelakang, ada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang diselenggarakan secara terbuka, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang (money politic).

Hal inilah yang dikhawatirkan bisa terjadi pada proses pemilihan Wagub DKI Jakarta, apalagi prosesnya berlangsung secara tertutup. Dan terbaru PSI mendengar rumor bahwa ada praktik politik uang dalam menentukan Wagub DKI.

"Ya standar artinya gini modusnya pokoknya untuk datang di kuorum untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapapun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan satu kursi ratusan juta. Tapi ini rumor ya sekali lagi saya sampaikan rumor," tambah Rian.

Namun saat ditanya rumor tersebut dari siapa, Rian enggan menjawab dan membantahnya.

"Kami dengar beberapa elit politik yang tentu mereka menyampaikan informasi ini kepada kami harus menghormati identitas para elit politik ini," tegas Rian.

Selain mendorong KPK untuk mengawasi para anggota DPRD DKI Jakarta yang terlibat dalam proses pemilihan, PSI Jakarta juga menawarkan kepada berbagai pihak terkait untuk membuka profil, latar belakang hingga gagasan dari para kandidat untuk DKI Jakarta kepada publik agar masyarakat juga ikut berpartisipasi.[dod]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09