Pak Anies, Ada Aset Tanah DKI 65,94 Hektare Tak Terurus

Jakarta  SENIN, 22 JULI 2019 , 21:26:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pak Anies, Ada Aset Tanah DKI 65,94 Hektare Tak Terurus

Anies Baswedan/Ist

Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan diharapkan menelusuri keberadaan aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta seluas 659.430 meter persegi alias 65,94 hektare yang tidak terurus di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Demikian disampaikan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Batu (Katar) Sugiyanto melalui keterangan tertulisnya, Senin (22/7).

Pasalnya, sejak Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 4918/1992 Tanggal 7 Agustus 1992 dikeluarkan, sampai saat ini kondisinya masih berupa rawa dan atau empang.

Sedangkan sesuai perjanjian, seharusnya tanah penganti itu harus siap pakai untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan total tanah seluas 65,94 hektare.

Aset tanah itu telah disertifikatkan Hak Pakai (HP) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor 484 Tanggal 14 Juni 1991,” kata Sugiyanto.

Pria yang akrab disapa SGY ini mengatakan, berdasarkan Rencana Induk/Master Plan Tahun 1965-1985, pada tahun 1984 dan tahun 1986, Pemprov DKI melakukan kerjasama pemanfaatan aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta.

Tanah tersebut berupa areal TPU di daerah Mangga Dua, Jelambar Islam dan Jelambar Budha di Jakarta Barat, serta TPU Sanjaya di Jakarta Selatan dengan total aset yang dikerjasamakan seluas 708.850 m2 (70,88 hektare).

Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS), pengembang berkewajiban melakukan pembangunan fisik dan peremajaan lingkungan atas aset bekas TPU yang dikerjasamakan dan melakukan pembelian tanah makam pengganti yang siap pakai seluas kurang lebih 65,94 hektare.

Sebagai konpensasi atas PKS tersebut, pengembang memperoleh izin penggunaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HBG) di atas Hak Pengelolahan Lahan (HPL) milik Pemprov DKI Jakarta selama 20 tahun, yang dapat diperpanjang dan dialihkan kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aset yang dikerjasamakan itu seluas 308.856 m2 (30.88 hektare) di Kelurahan Mangga Dua, Jakarta Utara dan 399.994 m2 (39,99 hektare) yang terdiri dari 86,963 m2 di bekas TPU Jelambar Islam, dan 301,508 m2 di Jelambar Budha serta bekas TPU Sanjaya seluas 11.793 m2.

SGY menduga aset milik Pemprov DKI yang tidak terurus ini terjadi karena Pemprov DKI tidak melakukan pengawasan, evaluasi dan pengendalian secara maksimal atas kerjasama pemanfaatan aset dengan pengembang.

SGY menilai, hal itu terjadi karena Badan Pengelolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak menguasai inti dari PKS tentang kewajiban pengembang mengganti tanah untuk TPU siap pakai seluas 65,94 hektare.

"Atau BPKAD sengaja berpura-pura tidak mengetahuinya,” ujar SGY.

Karenanya SGY berharap Anies Baswedan dapat menanyakan kepada Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) untuk melacak keberadaan aset tanah tersebut.

Kemudian bila tanah belum siap pakai, maka dapat meminta pertanggungjawaban pengembang menyerahkan tanah TPU penganti siap pakai sesuai perjanjian.[dod]

Komentar Pembaca