Pernyataan Kadinsos Lampung Sebut Bulog "Ayam Sayur" Disayangkan

Nasional  SABTU, 03 AGUSTUS 2019 , 07:27:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pernyataan Kadinsos Lampung  Sebut Bulog

Ilustrasi/Net

Aliansi Peduli Masyarakat Miskin (APMM) Sumirta Adi Jaya menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Lampung Sumarju Saini, yang menyebut Bulog sebagai "ayam sayur" dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.

Sumirta mengungkapkan, pernyataan tersebut disampaikan Kadinsos Lampung pada sesi diskusi dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) "Penanganan Fakir Miskin Wilayah I" yang mencakup Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, di Hotel Aston Bekasi, Kamis (1/8).

Dalam acara yang dihadiri perwakilan dari Bulog, Kemensos, dan Kepala Dinas dari enam provinsi ini, Sumitra menceritakan bahwa Kadinsos Lampung menyampaikan ketidak puasannya terhadap kinerja Bulog dalam penyaluran BPNT di wilayahnya.

"Program bantuan beras oleh Bulog sudah dilaksanakan dari mulai beras ransum, raskin, rastra semua dipegang Bulog, tetapi begitu beralih jadi BPNT Bulog tulung-tulung," kata Sumitra mengutip pernyataan Sumarju di Jakarta, Jumat (2/8).

Dalam Rakor "Penanganan Fakir Miskin Wilayah I itu, kata Sumirta, Kadinsos Lampung juga menegaskan, dengan penyaluran bantuan yang selama ini dilakukan, Bulog masih terus mempertahankan untuk tetap memegang kendali penyaluran rastra. Ini terbukti ketika pemerintah mau memutus kewenangan Bulog untuk penyaluran, mereka berteriak-berteriak mempertahankan.

Sumarju juga membandingkan Bulog dengan pengusaha beras lokal, khususnya di wilayah Lampung yang disebutnya sebagai ayam petarung. Tetapi, Sumarju tidak menjelaskan secara rinci apa maksud dari ayam petarung tersebut.

Sumarju meminta apapun nama yang dipakai, tetapi regulasinya agar diperjelas, agar pemerintah daerah bisa dengan leluasa menyalurkan bantuan itu tanpa harus khawatir ada kekeliruan saat penyaluran.

Pada kesempatan itu dia menceritakan, pihaknya beberapa bulan lalu sudah sosialisasi kepada Kepala Dinas Sosial se-Kabupaten/Kota Lampung tentang manajer suplayer yang saat ini dipegang Bulog.

Namun demikian sampai hari ini, program itu juga masih di awang-awang, karena tanpa ada Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Sosial (Kemensos) semua itu tidak berlaku.

Menanggapi pernyataan Sumarju, APPM menilai kisruhnya penanganan BPNT dikarenakan masih belum adanya aturan yang jelas dari Kementerian Sosial.

"Harus ada peraturan menteri atau keputusan menteri, yang bisa dipakai untuk payung hukum dalam penyaluran BPNT. Kalau tidak ada aturan itu, maka pelaksanaannya akan berantalan," kata Sumirta.[dod]

Komentar Pembaca
Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

Chappy Hakim - Tanah Air Udara ( Part1/1 )

RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 18:32:35

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

Setelah Rekonsiliasi, Apa Buat Rakyat?

JUM'AT, 09 AGUSTUS 2019 , 20:57:59

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

PLN, Mafia Dan Kontrak Bawah Tanah

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 20:02:09