2020, PT Transjakarta Hapus Pembayaran Tunai

Jakarta  SENIN, 05 AGUSTUS 2019 , 20:59:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

2020, PT Transjakarta Hapus  Pembayaran Tunai

Bus Metrotrans Transjakarta/Net

PT. Transportasi Jakarta (TJ) secara terus-menerus akan membenahi semua aspek dalam sistem transportasi yang dikelolanya.

Terbaru, TJ berencana mengubah tata kelola pembayaran, yakni tidak diizinkan membayar dengan uang tunai di dalam bus.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Agung Wicaksono mengatakan, pembenahan tatacara pembayaran baik di halte-halte maupun di dalam armada bus, menjadi cara yang sangat efektif. Nantinya, semua armada akan menggunakan sistem pembayaran Tap on Bus (TOB) tahun depan.

Secara berkala, pembayaran tunai di dalam bus juga akan dihapus.

Nantinya semua akan menggunakan pembayaran TOB dan tidak ada lagi pembayaran dengan kartu uang elektronik di mesin EDC. Fasilitas TOB akan menggantikan mesin EDC dari perbankan. Sistem ini ditargetkan rampung di akhir 2019," kata Agung dalam keterangan tertulis, Senin (5/8).

Menurut dia, transaksi dengan TOB mengurangi terjadinya kebocoran pemasukan tiket, karena semua laporan penjualan tiket tercatat di perbankan.

"Jadi, semua akan cashless, tidak ada lagi penggunaan uang tunai untuk naik bus TransJakarta. Kami jamin uang pelanggan tidak akan dikorupsi,” kata Agung.

Sejumlah rute Transjakarta sudah memanfaatkan TOB, yakni Tanah Abang �" Stasiun Gondangdia (1H), Tanah Abang - Blok M (1N), Tanah Abang - Stasiun Senen (1R), Pinang Ranti-Pulogadung (4F) dan Kampung Melayu-Tanah Abang (5F).

"Pengadaan sedang dilakukan, dan di akhir tahun ini seluruh bus Transjakarta ditargetkan akan terpasang TOB," ujar Agung.

Hingga kini, pihaknya mempunyai 900 armada bus Transjakarta yang melayani 169 non-koridor Transjakarta. Menurut dia, fasilitas TOB akan memudahkan pelanggan Transjakarta, karena dapat menerima seluruh kartu elektronik untuk transaksi pembayaran di bus Transjakarta.

"Berbeda dengan mesin EDC yang hanya menerima dari satu kartu. Kondisi ini membebani masyarakat dengan mengharuskan kepemilikan sejumlah kartu elektronik," tutup Agung.[dod]

Komentar Pembaca