PP: Data Perusahaan Sawit Nakal Harus Dibuka

Nusantara  KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 , 14:47:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PP: Data Perusahaan Sawit Nakal Harus Dibuka

MPN Pemuda Pancasila/Ist

Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP) menyoroti dugaan penyelewengan lahan perkebunan sawit di Provinsi Riau yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sayangnya, beberapa kementerian justru sengaja menutup informasi atau data perusahaan yang terindikasi telah melakukan penyalahgunaan lahan perkebunan sawit.

Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kami meminta hal (data) ini harus dibuka untuk publik, demi rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Sekjen MPN PP, Arif Rahman di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (8/8).

Arif yang didampingi oleh Wasekjen Organisasi dan Keanggotaan Yahya Abdul Habib, Ketua Bidang Hankam Piala HS dan Ketua Bidang Lingkungan Firdaus Siregar, juga menyatakan perlunya upaya penertiban administrasi perizinan perkebunan sawit, dengan melakukan audit administrasi secara menyeluruh.

ini penting agar tidak ada lagi penyalahgunaan lahan perkebunan sawit dan monopoli perusahaan besar perkebunan yang menguasai lahan melebihi kapasitas, dan perlu pembatasan jumlah lahan,” kata Arif.

Selain itu, kata Arif, harus ada penindakan hukum terhadap pembalak dan pembakar hutan. Karena kasus ini masih terus terjadi, dan nyata-nyata telah mengurangi hutan lindung Indonesia.

Kami menilai bahwa perlindungan hutan menjadi sebuah kewajiban kita bersama. Pemerintah, pengusaha dan masyarakat harus bersinergi dalam rangka menjaga ekosistem dan hutan Indonesia,” ungkap Arif.

MPN PP juga menilai, jika hal itu tidak dilakukan maka dapat dipastikan hutan Indonesia akan habis, dan lingkungan serta ekosistem menjadi rusak. Kemudian berdampak sosial yang sangat luas bagi kehidupan di Tanah Air.[dod]

Komentar Pembaca
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37