Tak Ditandatangani Walikota, Surat Perintah Bongkar Bangunan Warga Pademangan Dinilai Tidak Sah

Hukum  SELASA, 13 AGUSTUS 2019 , 19:50:00 WIB | LAPORAN: ARI RAHMAN

Tak Ditandatangani Walikota, Surat Perintah Bongkar Bangunan Warga Pademangan Dinilai Tidak Sah

Sidang gugatan warga Pademangan ke Sudin Cipta Karya Jakut/rah

Surat perintah bongkar bangunan yang masih ditempati penghuninya, harus ditandatangani seorang kapala daerah wilayah setempat (walikota/bupati). Hal ini diungkapkan saksi ahli dalam sidang gugatan salah seorang warga Jalan Pademangan VI, Jakarta Utara terhadap Sudin Cipta Karya Jakut terkait tuntutan pembatalan pembongkaran sebuah rumah kantor (Rukan) ke PTUN Jakarta, Selasa (13/8).

"Berdasarkan peraturan yang berlaku, surat perintah bongkar sebuah rumah yang masih ada penghuninya, harus ditandatangani oleh kepala daerah setempat dalam kasus ini adalah walikota. Jika rumah atau bangunan tersebut kosong maka surat perintah bongkar bangunannya dapat ditanda tangani oleh kepala dinas terkait," kata Guru Besar Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Waty Suwarty Haryono.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Enrico Simanjuntak tersebut, ia juga memberikan pertimbangan hukum, agar majelis hakim dalam memutuskan perkara ini berpedoman pada tiga aspek yakni keadilan, kataatan, dan kemanfaatan.

Para pejabat, lanjutnya, dalam menegakan peraturan dan mengambil keputusan jangan hanya dari belakang meja, tapi turun ke lapangan. Jangan sampai keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan sehingga keputusan yang diambil hanya mengacu pada ketaatan dan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.     

"Pejabat harus memikirkan keadilan untuk masyarakat dan manfaat keputusannya terhadap masyarakat. Dalam kasus ini, disatu sisi warga telah berkorban sebagian lahannya digusur untuk kepentingan pembangunan. Jangan lagi mereka dipersulit dengan syarat baku dalam mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sesuaikan seluruh syarat pengurusan IMB tersebut dengan kondisi riil di lapangan," katanya.

Sebagaimana diberitkan sebelumnya, salah seorang warga Jalan Pademangan VIII Raya, Jakarta Utara, Idham Qrida Nusa mengunggat Suku Dinas Cipta Karya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Alasannya, karena dinas tersebut mengeluarkan surat perintah membongkar salah satu bangunan Rukan milinya yang berada di lokasi tersebut, tanpa memperhitungkan kondisi riil di lapangan dan melanggar peraturan yang lebih tinggi dari Pergub.

"Kami tidak terima bangunan kami dibongkar, karena asumsi yang diterapkan oleh Sudin dalam menegakan peraturan tidak mengacu pada fakta perubahan kondisi yang terjadi dilapangan (di lokasi). Mereka masih mengacu pada kondisi lokasi sebelum ada perubahan," kata Idham Qrida Nusa.

Sejauh ini, lanjut pria yang juga seoarang advokat ini, terdapat puluhan bangunan di sisi samping jalan Pademangan VIII yang tidak dapat diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya disebabkan tidak memenuhi persyaratan "Tidak melanggar GSB (Garis Sepadan Bangunan) dan GSJ (Garis Sempadan Jalan)" sesuai Perda Provinsi DKI Jakarta No.1 Tahun 2014 Tentang RDTR dan Peraturan Zonasi, dan Pasal 618 Ayat (2)  tentang GSB. [rah]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00