Pengawasan Imigrasi Melempem, WNA Bebas Pesta Seks di Jakpus

Polhukam  RABU, 14 AGUSTUS 2019 , 06:10:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

Pengawasan Imigrasi Melempem, WNA Bebas Pesta Seks di Jakpus

SAM-DKI Jakarta/RMOL

Solidaritas Aktivis Muslim Jakarta (SAM -DKI Jakarta) meminta agar Kantor Kementerian Hukum dan HAM dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta bertindak tegas dalam mengawasi WNA.

Karenanya SAM-DKI mendorong jangan sampai ada lagi WNA melakukan tindak asusila atau pesta seks sesuka hati mereka.

Untuk menyuarakan tuntutannya ini, SAM-DKI berencana akan melakukan aksi turun ke jalan pada Kamis (15/8).

"Kami akan tetap lakukan aksi unjuk rasa sesuai dengan apa yang kami sampaikan saat aksi perdana beberapa waktu lalu," kata Koordinator SAM-DKI Jakarta, Rusdin, saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (13/8).

Lanjut Rusdin, Direktorat Jenderal Imigrasi harus punya ketegasan dalam pengawasan mobilitas WNA. Sehingga tak ada lagi dugaan pesta seks di wilayah Jakarta Pusat.

"Kawasan Jakarta Pusat sebagai wajah terdepan bangsa Indonesia di mata dunia ini telah dicorengi oleh aksi bejat para WNA, bahkan mirisnya dalam praktik amoral itu melibatkan warga negara Indonesia (WNI)," kata Rusdin.

Kata Rusdin, hal ini juga harus menjadi perhatian Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie dalam mengawasi kinerja Kepala Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat Is Edy Eko Putranto.

Terbukti, pesta seks WNA bermasalah melibatkan WNI, di wilayah Jakarta Pusat tersebut yang mengungkap justru Satpol PP bukan pihak Imigrasi.

"Persoalannya WNA ini pengawasannya bagaimana? Kok bisa ada WNA bermasalah dan terus melakukan perbuatan amoral. Itu pas ditangkap malah pakai pakaian dalam saja," tambahnya.

Justru melalui aksi inilah, Rusdin menilai merupakan bentuk nyata kepedulian generasi muda Indonesia ditengah ancaman global, salah satunya pergaulan bebas.

Adapun tiga tututan yang akan disampaikan bila aksi unjuk rasa nanti diselenggarakan:

Pertama, mendesak Menkum HAM Yasona Laoly mencopot jajarannya yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal.

Kedua, mendesak Presiden RI Joko Widodo menindaklanjuti kasus tersebut dengan merombak total Kemenkum HAM terutama pada jajaran Dirjen Imigrasi, lantaran menyangkut dengan menjaga marwah bangsa Indonesia.

Ketiga, atas dasar kepedulian terhadap generasi muda, apabila tuntutan tidak dipenuhi SAM-DKI bakal melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.[dod]

Komentar Pembaca
Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

Dipo Moa Pejagalan Dibangun Taman

JUM'AT, 07 FEBRUARI 2020 , 14:33:00

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

Jenazah Gus Sholah Menuju Ponpes Tebuireng

SENIN, 03 FEBRUARI 2020 , 09:21:00

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00