Ada Dugaan Maladministrasi di Samsat, Dirlantas PMJ Harus Dievaluasi

Hukum  JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019 , 11:17:00 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA

Ada Dugaan Maladministrasi di Samsat, Dirlantas PMJ Harus Dievaluasi

MP-Nawacita Jokowi/RMOL

Demi terciptanya pemerintah yang transparan dalam bekerja melayani masyarakat, Masyarakat Peduli Nawacita Jokowi (MP-Nawacita Jokowi) akan turun ke jalan untuk menuntut adanya dugaan maladministrasi di Samsat Depok dan Bogor yang ditemukan Ombudsman RI.

Rencananya, mereka akan melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (20/8) mendatang.

"Sasaran aksi di Mabes Polri, Ombusmand RI, dan KPK RI," kata Koordinator MP-Nawacita Jokowi, Amad saat konferensi pers di Omah Kopi Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

"Adapun dugaan praktik maladministrasi di Samsat Depok, Bogor dan dugaan pungutan liar lewat calo di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat diketahui lewat jejak digital dari pemberitaan di media. Jadi harus kita kritisi agar segera ditindaklanjuti," lanjutnya.

Aksi ini, menurutnya adalah bentuk kepedulian MP-Nawacita Jokowi, sebagai bentuk dari upaya ikut mengawal visi Indonesia untuk pemerintahannya periode kedua Presiden terpilih Pilpres 2019 Joko Widodo.

Apalagi Jokowi sering menegaskan bakal menghajar pungli-pungli berkaitan perizinan, pencopotan pejabat-pejabat lambat, dan membubarkan lembaga yang tidak bermanfaat.

"Persoalannya di sini adalah yang terjadi adalah pungli. Ini berbanding terbalik dengan semangat pemerintah dalam menekan pungli. Ini harus ditindaklanjuti oleh Kapolri," tandasnya.

Berikut tiga tuntutan, yang akan disampaikan saat aksi nanti:

Pertama, mendesak Kapolri mengevaluasi jajaran Direktorat Lantas Polda Metro Jaya.

Kedua, mendesak Ombusmand RI melakukan investigasi dugaan pungli di Satpas SIM Daan Mogot kemudian merilis hasil investigasi ke publik.

Ketiga, mendesak KPK menindaklanjuti temuan dugaan terjadi pungli dan maladministrasi.

Sebelumnya, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi terkait pengurusan mutasi kendaraan di Samsat. Menurut Ombudsman pelanggaran ini muncul karena banyak oknum memanfaatkan prosedur yang sulit dan tidak jelas.

"Pelanggaran terkait dengan maladministrasi di pengurusan mutasi, kalau pengurusan pajak tahunan hampir tidak ada laporan, tapi mutasi biaya balik nama, dan lain-lain ini banyak," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho kepada wartawan di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5).[dod]

Komentar Pembaca
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37