Waketum Gerindra Sarankan Kangmas Jokowi Uji Publik Kandidat Jaksa Agung

Nasional  JUM'AT, 16 AGUSTUS 2019 , 13:02:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Waketum Gerindra Sarankan Kangmas Jokowi Uji Publik Kandidat Jaksa Agung

Kejaksaan Agung/Net

Pemilihan Jaksa Agung dari kalangan nonpartai politik harus dijalankan betul oleh Presiden Joko Widodo. Hal yang perlu dilakukan Jokowi adalah dengan melakukan uji publik.

"Presiden Joko Widodo perlu lakukan uji publik dalam memilih Jaksa Agung, baru keren banget deh," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (16/8).

Menurutnya, Jaksa Agung harus benar-benar bukan dari parpol, atau terafiliasi dengan partai politik. Hal itulah yang ia tangkap dari maksud Jokowi, yakni membebaskan jabatan Jaksa Agung dari virus kepentingan politik.

Ia pun sempat menyinggung kedudukan Jaksa Agung saat ini yang dijabat oleh HM Prasetyo.

Meski Nasdem tegas mengatakan Prasetyo sudah bukan kader, namun jejak politisi tak akan bisa dilepaskan dari Prasetyo, salah satu yang ia tekankan adalah soal balas budi politik.

"Walau sudah berhenti dari Nasdem tapi masih punya utang budi pada Nasdem dan masih sangat terafiliasi dengan tuannya yang merekomendasikan sebagai Jaksa Agung," tegasnya.

Dewasa ini, Arief berpandangan masih banyak pejabat dan mantan pejabat Kejaksaan Agung yang terbebas dari pengaruh partai politik bisa di angkat sebagai Jaksa Agung oleh Presiden untuk periode 2019-2024.

Pemilihan Jaksa di luar partai politik ini akan lebih baik lagi jika dilakukan uji publik rekam jejak calon. Bisa melalui keterlibatan masyarakat dan para Jaksa, serta melakukan fit and proper test bagi calon jaksa.

"Dengan demikian, Joko Widodo akan bisa dapat sosok Jaksa Agung yang professional dan punya track record yang bersih dan mampu mimpin Gedung Bundar dalam penegakan hukum," tutupnya.[dod]

Komentar Pembaca
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37