Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden Soal Ego Sektoral

Hukum  MINGGU, 18 AGUSTUS 2019 , 20:09:00 WIB | LAPORAN: ARI RAHMAN

Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden Soal Ego Sektoral

Ilustrasi/Net

Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral antarlembaga di pemerintahannya. Namun, perintah tersebut dinilai hanya angin lalu.

Haris Azhar, kuasa hukum Chuck Suryosumpeno menilai, sikap
abai terhadap perintah pemimpin negara itu dilakukan Korp Adhyaksa melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yakni dengan memanipulasi pelaksanaan Perintah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dengan menempatkan seorang kliennya Chuck di Rutan yang berbeda dengan amanat Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi.

Menurut Haris Azhar, kliennya seharusnya di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung sebagaimana perintah Pengadilan Tinggi.

"Namun justru ditempatkan di Rutan Cipinang tanpa didasarkan selembar syarat administrasi apapun. Ini jelas pelanggaran administrasi keadilan," kata Haris melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (17/8).

Selain melakukan mal administrasi keadilan, kata Haris, Korp Adhyaksa juga telah melakukan Contempt of Court dengan menerbitkan Surat Perintah No. PRINT-367/M.1.14/Ft.1/07/2019 untuk menugaskan 14 Jaksa untuk memindahkan CS dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung ke Rutan Cipinang.

Haris pun menilai tindakan para pejabat kejaksaan itu adalah abused of power mengingat status CS adalah tahanan Pengadilan bukan tahanan Jaksa lagi.

"Sejujurnya menyeret seorang Chuck dalam pusaran kasus ini saja merupakan kesalahan besar. Semua pasti tahu, bahwa Presiden di tahun 2016 pernah menegaskan jika menangani penyidikan kasus korupsi, kerugian negara harus konkret dan tidak mengada-ada," tuturnya.

Dikatakan Haris, dengan tidak adanya pelanggaran administrasi serta perlakuan sewenang-wenang dari para Jaksa telah menempatkan banyak pihak dalam posisi sulit.

"Artinya, Ombudsman RI harus ambil sikap terkait kelalaian yang 'diduga' sengaja dilakukan Jaksa Agung, Jampidsus dan Kajari Jaksel," ujarnya lagi.

Pihaknya, sambung Haris, meminta Ombudsman RI turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap apa yang terjadi.

"Demikian juga Bagian Pengawasan Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan RI, saya mohon untuk turun tangan menyelidiki alasan dan penyebab para Jaksa dan Kajari melakukan penghinaan terhadap Penetapan Hakim serta siapa yang memerintahkan untuk memindahkan CS," harapnya.

Kasus yang dialami Chuck ini, kata dia, makin membuktikan bahwa upaya hukum yg ditujukan kepadanya selama ini adalah kriminalisasi yang dibuat-buat, alias rekayasa hukum.

"Saya mohon kepada Bapak Presiden agar figur pimpinan seperti ini tidak akan ada lagi di tubuh Kejaksaan. Saat ini Kejaksaan sudah darurat SDM yang mumpuni dan berjiwa pengabdian pada bangsa dan negaranya," tandasnya. [rah]

Komentar Pembaca
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37