Pengamat: RUU KKS Isinya Keterlaluan!

Polhukam  SENIN, 19 AGUSTUS 2019 , 20:48:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat: RUU KKS Isinya Keterlaluan!

Uchok Sky Khadafi/Net

Gelombang penolakan terhadap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) makin kencang disuarakan publik. Alasan penolakan diantaranya adalah karena masih banyak terjadi ‘conflict of interest’ antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan institusi-institusi lain yang memang sudah berkecimpung dalam bidang siber. Contohnya Badan Intelijen Negara (BIN) atau Kominfo dari Kepolisian dan Kejaksaan.

Demikian dikatakan Pengamat Politik, Uchok Sky Khadafi dalam acara Kongkow Politik bertema Menyikapi Kondisi Politik Hari Ini dan Menolak RUU KKS” di Hotel Ibis Budget, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Uchok mengatakan, tidak tepat pemerintah mengesahkan RUU KKS, karena cakupannya tidak jelas.

Terdapat begitu banyak pasal pada RUU ini yang bermasalah. Contohnya Pasal 19 yang menyatakan bahwa jika tidak memiliki sertifikat maka pengguna layanan siber akan dibekukan. Hal ini sangat semena-mena. Padahal harusnya dikaitkan dulu dengan KUHP kita," kata Ucok.

Menurut Uchok, pengesahan RUU KKS ini lebih untuk menguatkan kekuasaan BSSN.

Dengan perangkat RUU KKS, BSSN bisa jadi jaksa atau hakim. Kondisi ini sungguh aneh, sebab eksekutif merangkap juga sebagai yudikatif.

"Padahal jelas-jelas ini bukan kewenangannya," tegas Uchok.

Selain itu, pada RUU KKS ini tidak ditetapkan dengan jelas apa yang dimaksud ancaman siber. Tidak jelas pula UU ini dibuat untuk siapa. RUU nantinya hanya memperkuat kekuasaan pemerintah, dan mengucilkan masyrakat.

"Intinya RUU ini dibuat agar BSSN dapat membatasi kebebasan masyarakat. BSSN ingin mencaplok semua kewenangan menteri. Selain itu, BSSN ingin memata-matai masyarakat yang ingin mengkritik pemerintah," ungkap Uchok.

"UU sangat ini keterlaluan. Indonesia sudah lepas dari rezim Soeharto, ternyata muncul lagi Soeharto baru yang mengekang masyarakat," imbuhnya.

UU KKS ini yang nantinya akan mengatur seluruh aspek kehidupan siber di Indonesia, terutama di bidang keamanan dan pertahanan.

Dalam kesempatan yang sama, Aktivis Mahasiswa Stephanus juga tegas menolak RUU KKS. Hal ini karena pada RUU KKS terdapat 15 poin kejanggalan.

"Poin yang perlu digarisbawahi salah satunya Pasal 43 ayat 5 yaitu timpang tindihnya BSSN dengan Kominfo," kata Stephanus.

Sedangkan empat poin yang perlu dikritisi diantaranya sistem mal administrasi yang masif. Adanya praktik yang tidak transparan, rancangan yang ditutup-tutupi dan adanya proses yang carut marut.

Aktifis Mahasiswa, Jerico Manurung menambahkan, RUU KKS tidak diperlukan, oleh karena itu tidak perlu disahkan.

"Kan sudah ada UU ITE. Ruang gerak Kominfo akan terdeskreditkan dengan adanya RUU KKS ini," kata Jerico.[dod]

Komentar Pembaca