DPR Disebut Bikin Draft RUU Kamtan Siber Terburu-buru

Polhukam  RABU, 21 AGUSTUS 2019 , 23:58:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPR Disebut Bikin Draft RUU Kamtan Siber Terburu-buru

Prof Richardus Eko Indrajit/Net

Aturan soal siber semestinya dibuat fleksibel dan tidak bertentangan dengan aturan perundangan lainnya.

"Ilmu siber di Indonesia maupun di dunia, dasar dan standarnya sama saja, tapi dapat berkembang tergantung kreativitas para programer dan praktisinya," kata Guru Besar Ilmu Komputer AFBI Institute Perbanas Jakarta, Prof Richardus Eko Indrajit dalam Diskusi Siber "RUU Kamtan Siber, Tumpang Tindih, dan Rugikan Masyarakat?" di D'Consulate Resto & Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (21/8).

Menurut Indrajit, kalau Indonesia menerapkan undang-undang yang mengatur tentang siber, hendaknya undang-undang tersebut praktis dan fleksibel.

"Kalau undang-undangnya rumit dan rigit, nanti tidak praktis dan malah bisa lebih dulu diketahui para hacker," ujar Indrajit.

Kalau pemerintah ingin membuat aturan tentang siber yang lebih rigit, menurut dia, hendaknya dibuat dalam aturan teknis di bawah undang-undang misalnya peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Indrajit mengungkapkan, dalam dunia siber itu isinya adalah pemangku kepentingan yang beragam.

"Dalam ilmu siber itu praktis dan tidak birokratis, sehingga bekerjanya sangat cepat. Siber dapat bekerja hanya dalam hitungan detik," terang Indrajit.

"Kalau ilmu siber yang praktis dan multi pemangku kepentingan dibuat aturan yang rigit, apalagi ada rumors state centris, maka akan banyak pihak yang tidak hepi,"imbuhnya.

Indrajit menjelaskan, hal ini terjadi karena DPR membuat draft Rancangan Undang Undang tentang Keamanan dan Pertahanan Siber (RUU Kamtan Siber) yang tidak melibatkan para pihak untuk didengarkan masukannya.

"DPR RI membuat draft RUU Kamtan Siber seolah terburu-buru dan tudak melibatkan stakeholder," tegas Indrajit.

Padahal, keamanan siber itu pemangu kepentingannya tidak hanya pemerintah tapi bisa juga lembaga swasta, dunia usaha, kelompok, maupun individu.

"Dalam menjaga keamanan siber di Indonesia, ya bangsa Indonesia itu sendiri," pungkas Indrajit.

Diskusi publik juga menghadirkan narasumber Jerry Sambuaga (Komisi I DPR), Ronald Tumpal (Direktur Proteksi Pemerintah BSSN), Ardi Sutedja (Praktisi IT - Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum), Dr Yono Reksoprodjo (Pakar Pertahanan dan Keamanan/ Dosen Unhan), dan Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM).[dod]

Komentar Pembaca
Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

Gerindra Tolak Revisi UU KPK, Ada Apa?

SABTU, 14 SEPTEMBER 2019 , 06:44:37