M Taufik: Anggota DPRD Tak Boleh Miliki Staf Ahli Yang Dibayari APBD

Politik  SELASA, 03 SEPTEMBER 2019 , 15:35:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

M Taufik: Anggota DPRD Tak Boleh Miliki Staf Ahli Yang Dibayari APBD

Mohamad Taufik/Net

Salah satu masukan dalam rapat rancangan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta adalah adanya usulan staf untuk tenaga ahli.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyatakan usulan tersebut boleh-boleh saja namun ada aturan yang perlu diperhatikan.

"Bahwa sebenarnya perlu menurut saya. Tetapi kalau secara aturan tidak memungkinkan, ya sudah tidak usah. Kecuali ada aturanya," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/9).

"Tentunya kalau Gerindra menyerahkan kepada mekanisme yang ada saja. Sesuai dengan aturan," sambungnya.

Menurut Taufik, soal usulan tenaga ahli yang didanai oleh APBD perlu dilihat mekanismenya. "Ada aturannya dari Kemendagri. Jadi kita juga tidak bisa sembarang," imbuhnya.

Taufik menambahkan, waktu itu usulan serupa pernah diajukan, tapi ditolak. "Akhirnya ada keputusan Mendagri bahwa untuk tenaga ahli sudah ditetapkan jumlahnya. Nanti setelah itu dibagi secara proporsional," ucapnya.

Sejauh ini ada tidak payung hukum yang membolehkan satu anggota dewan dapat satu tenaga ahli.

"Nggak boleh, nggak boleh. Siapa yang punya payung hukum itu. Aturan masih sama belum berubah," tegas Taufik.

Taufik sendiri mengaku mempunyai dua orang staf yang dibayar dengan kantong pribadinya.

"Saya gaji sendiri. Ahli di bidang peraturan perundang-undangan. Kan tidak mungkin tenaga ahli dibayar Rp 2 juta. Bisa dibilang tidak pernah sekolah saya (kalau bayar murah). Sesuai dengan ketentuan keahlian mereka," tutup Taufik.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN