Iuran BPJS Naik, Fahira: Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

Nasional  KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 , 10:53:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Iuran BPJS Naik, Fahira: Pemerintah Lempar Tanggung Jawab

Fahira Idris/Net

Rencana menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menandakan pemerintah memang tidak mempunyai konsep dan terobosan.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI, Fahira Idris melalui keterangan tertulisnya, Kamis (5/9).

"Menaikkan iuran hingga dua kali lipat sebagai satu-satunya opsi, saya anggap sebagai bentuk lempar tangan pemerintah menyelamatkan BPJS Kesehatan kepada rakyat," kata Fahira.

Menurut Fahira, membengkaknya defisit BPJS Kesehatan disebabkan belitan persoalan yang kompleks dan lintas sektoral.

"Sehingga kondisi ini hanya bisa diselesaikan oleh pemimpin yang paham dan menguasai persoalan," ujar Fahira.

Bagi senator Jakarta ini, menaikkan iuran merupakan selemah-lemahnya bentuk tanggung jawab pemerintah menyehatkan BPJS Kesehatan.

"Karena artinya sama saja melempar tanggung jawab ke rakyat," tegas Fahira.

Opsi menaikan iuran justru akan menjadi preseden tidak baik dalam perjalanan BPJS Kesehatan ke depan. Alih-alih mampu menyehatkan BPJS Kesehatan, kenaikan iuran akan selalu menjadi pembenaran jika ke depan defisit semakin membengkak.

"Padahal persoalan utama BPJS Kesehatan ada di kemauan politik pemerintah dan reformasi manajemen pengelolaan BPJS Kesehatan, " terang Fahira.

Fahira melihat pemerintah ini hanya mau mudah dan gampangnya saja. "Kalau defisit, ya solusinya iuran dinaikkan. Gagasan dan terobosan lain untuk menyehatkan BPJS Kesehatan sama sekali tidak terdengar," paparnya.

Maka dari itu, Fahira mengingatkan pemerintah yang tidak kompeten mengurus kesehatan rakyatnya, sama saja tidak mampu menjalankan amanat konstitusi.

"Maaf saja, semakin ke sini, pemerintah semakin tidak punya skala prioritas. Pemerintah seperti miskin gagasan kalau bicara BPJS Kesehatan. Namun kalau bicara pindah ibukota yang bukan prioritas sampai konferensi pers berkali-kali," demikian Fahira.

Sebagai informasi, saat rapat kerja dengan DPR pada Senin (2/9), pemerintah sudah bulat menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan sebesar 100 persen untuk menutup defisit JKN.

Kenaikan iuran itu akan dilakukan mulai 1 Januari 2020, berlaku untuk kelas I dan kelas II. Sementara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu.[dod]

Komentar Pembaca
Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

Jangan Karena Cari Keuntungan Label Halal Dihapus

RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 12:31:48

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

Mengusung Tandu Toapekong Terbanyak

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 , 08:22:15

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

Ada Enggar Di Balik Kasus Impor Pangan

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 01:14:11