PSI: Anies Menghina Mahkamah Agung

Jakarta  KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 , 13:01:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PSI: Anies Menghina Mahkamah Agung

Anies Baswedan/Ist

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dinilai telah menghina Mahkamah Agung (MA) ketika menyebut putusan MA yang membatalkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum adalah keputusan kadaluwarsa.

Demikian dikatakan Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana saat dikonfirmasi awak media, Kamis (5/9).

William sendiri telah memenangkan gugatan ke MA atas Perda Nomor 8 Tahun 2007 yang memperbolehkan gubernur melakukan penutupan jalan atau trotoar untuk kepentingan pedagang. Perda tersebut dinilai bertentangan terhadap Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 127.

Saya selalu mengatakan jadikan putusan MA ini untuk menata PKL agar tidak merugikan pejalan kaki yang selama ini diabaikan terus menerus. Salah besar mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung itu kadaluwarsa. Tidak ada istilah hukum putusan itu kadaluwarsa. Justru ini malah menghina Mahkamah Agung,” kata William.

Menurut William, keberadaan PKL di trotoar sangat merugikan pejalan kaki karena fungsi utama trotoar adalah untuk para pejalan kaki bukan bergadang. Bahkan, trotoar bisa dijadikan lahan empuk premanisme jika PKL diperbolehkan menempati trotoar.

"Selama ini PKL yang ada di trotoar merugikan pejalan kaki dan jadi lahan premanisme. Biar semuanya win win solution tidak ada kepentingan terganggu. Tata PKL di tempat khusus,” tegas William.

Sebelumnya, Anies menyatakan bahwa keputusan MA atas Perda Nomor 8 Tahun 2007 adalah keputusan yang kadaluarsa karena gugatan itu berkaitan dengan keberadaan PKL di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Sementara saat diputuskan para PKL telah direlokasi ke Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang.

Keputusan MA itu kadaluwarsa. Kenapa? Karena keputusan itu bukan melarang orang berjualan di trotoar tapi keputusan itu membatalkan sebuah pasal yang mengatakan bahwa gubernur bisa mengatur tentang jalan. Waktu itu Jalan Jatibaru dipakai untuk pedagang. Gubernur menggunakan otoritas yang ada karena ada pasal itu. Tapi itu dikerjakan sementara,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.

Kemudian, Pemprov DKI membangung skybridge. Jadi pedagang sudah naik di atas. Jadi sudah tidak ada lagi yang berdagang di situ kan? Lalu keluar keputusan melarang berjualan di jalan di saat sudah tidak ada yang berjualan di jalan. Itu maksud saya dengan kadaluwarsa,” kata Anies menegaskan.[dod]

Komentar Pembaca