Berangkat Ke Sorong, Tim Satgas Gali Fakta Kekerasan Terhadap Wartawan

Polhukam  KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 , 16:19:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Berangkat Ke Sorong, Tim Satgas Gali Fakta Kekerasan Terhadap Wartawan

Jumpa pers Dewan Pers/RMOL

Empat anggota Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan dari Dewan Pers (DP) dan organisasi profesi pers, akan berangkat ke Sorong, Papua Barat pada Jumat (6/9) pagi.

Tim Satgas terdiri dari Agung Darmajaya (Dewan Pers), Oktav Priadi ( Persatuan Wartawan Indonesia), Wahyu Triyogo ( Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia), dan Sasmito (Aliansi Jurnalis Indonesia).

Ketua Tim Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Wartawan, Agung Darmajaya mengatakan, tim ini dibentuk sejak beberapa bulan lalu. Namun karena saat ini ada peristiwa besar konflik di Papua Barat dan sejumlah wilayah di Papua, maka dibentuk Tim Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap wartawan yang bersifat adhock dan bertugas selama tiga hari.

"Pada Jumat pagi akan langsung bertemu dengan sejumlah pihak untuk menggali informasi lebih mendalam tentang fakta-takta yang terjadi. Terjun langsung dan merasakan nuansa terjadinya konflik di Sorong, yang diduga ada wartawan menjadi korban," kata Agung di Gedung Dewan Pers, Kamis (5/9).

Agung yang didampingi Abdul Manan (AJI) dan Yadi Hendriana (Ketua IJTI) menegaskan, bahwa semangat pembentukan Tim Satgas adalah sebagai konsen terhadap penanganan kekerasan terhadap wartawan terkait dengan permasalahan kondisi aktual di masyarakat pers saat ini, termasuk kasus-kasus pers di Papua.

"Dimana terdapat beberapa kekerasan yang terjadi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas profesinya dalam kegiatan jurnalistik. Tindakan-tindakan tersebut berpotensi mengancam kinerja wartawan secara khusus maupun kemerdekaan pers secara umum," kata Agung.

Tetapi selama ini Dewan Pers dan masyarakat luas baru memperoleh informasi sepotong-sepotong.

Menurut Agung, wartawan harus dilindungi keselamatan jiwa dan raganya, keluarga dan lembaganya.

Abdul Manan menambahkan, berita-berita tentang konflik di Papua yang diinformasikan secara akurat mengacu pada kode etik jurnalistik dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh wartawan, sejatinya bisa menjadi bahan membuat keputusan oleh Presiden.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00