Mekeng Cs Diduga Lakukan 'Maladministrasi', 32 Calon Anggota BPK Prematur

Politik  SENIN, 09 SEPTEMBER 2019 , 15:29:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Mekeng Cs Diduga Lakukan 'Maladministrasi', 32 Calon Anggota BPK Prematur

Gedung BPK RI/Net

Komisi XI DPR RI diduga melakukan tindakan maladministrasi terkait seleksi pemilihan anggota BPK RI periode 2019-2024.

Pasalnya, Komisi yang dipimpun Melchias Markus Mekeng itu tidak melaksanakan mekanisme serta tata cara seleksi calon anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 198 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu mengatakan, dari total 62 calon anggota BPK yang mendaftar dan lolos administrasi, sebanyak 32 orang gugur atau 'digugurkan' di tengah jalan tanpa pernah sampai ke meja DPD RI.

Padahal, setelah proses seleksi kelengkapan administrasi ke-62 calon tersebut seharusnya semua diserahkan dulu ke meja DPD RI untuk dimintai pertimbangan. Bukan 32 calon seperti yang saat ini sedang berlangsung.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yang berbunyi; 1. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD RI. 2. Pertimbangan DPD RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan memuat semua nama calon secara lengkap. Dan diserahkan kepada DPR dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan pertimbangan dari pimpinan DPR.

"Artinya, Mekeng menyeleksi dan memilih 32 anggota BPK suka-suka selera sendiri, tanpa pertimbangan DPD dulu," kata Tom melalui keterangan tertulisnya, Senin (9/9).

Karena, menurut Tom, Komisi XI, melalui pimpinan DPR mutlak harus bersurat terlebih dahulu memberitahukan perihal rencana pemilihan anggota BPK kepada pimpinan DPD RI dengan disertai dokumen kelengkapan persyaratan semua calon anggota BPK sebagai bahan DPD RI untuk memberikan pertimbangan.

Dengan demikian, Tom menyebut, ke-32 calon anggota BPK yang diloloskan atau diputuskan Mekeng melalui rapat pleno Komisi XI DPR jelas prematur.

"Mekeng cs diduga telah melanggar hak-hak konstitusi warga karena pelaksanaan tahapan seleksi untuk pemilihan anggota BPK terbukti tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Mereka (32 nama) yang diloloskan jelas prematur," tegas Tom.

Selanjutnya, Tom menambahkan, ribut-ribut soal jumlah nama calon anggota BPK yang akan dikirim Komisi XI DPR ke DPD tersebut, juga sempat direspon pimpinan DPR RI.

Singkatnya, pimpinan DPR kemudian menggelar rapat Bamus bersama 10 pimpinan fraksi untuk memutuskan apakah akan mengirimkan semua 62 nama calon anggota BPK yang lolos administrasi, atau cukup 32 nama 'versi seleksi' Komisi XI.

Akan tetapi, karena rapat pimpinan DPR dan Fraksi tidak menghasilkan keputusan, selanjutnya rapim memutuskan untuk dilakukan voting.

"Maka dilakukanlah voting terhadap 10 fraksi di Dewan. Hasilnya imbang, 5 fraksi setuju 62, yaitu fraksi; PDIP, PPP, PKS, Hanura, dan PKB. Sedangkan 5 fraksi lainnya, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, dan Nasdem setuju 32 nama yang diserahkan ke DPD," papar Tom.

"Skor sama kuat, alias imbang 5 vs 5. Ini artinya deadlock. Karena mekanisme voting ini tidak bisa menghasilkan pemenang, maka tidak ada keputuskan. Maka, seharusnya proses seleksi anggota BPK diulang atau dikembalikan ke mekanisme awal sebagaina diatur dalam UU MD3 Pasal 285 tentang keputusan rapim," ungkap Tom.

"Tapi, Mekeng jalan terus. Mekeng memaksakan kehendak, dia tetap pada pendiriannya menempuh jalan sendiri dengan pilihan 32 nama yang diserahkan ke DPD," sesal Tom.

Tidak hanya itu, Tom menambahkan, Komisi XI juga diduga melanggar persyaratan yang telah diatur dalam UU maupun Tatib DPR, dimana tidak ada aturan yang mewajibkan calon anggota BPK untuk membuat makalah sebagai persyaratan pendaftaran.

"Mereka beralasan terlalu banyak yang mendaftar serta tidak cukupnya waktu untuk dilaksanakan Fit and Propertest. Sehingga Komisi XI buru-buru meloloskan 32 calon, dengan hanya berdasarkan penilian makalah. Ini komisi XI jelas mengada-ada dan sangat dipaksakan. Terkesan menempuh jalan pintas. Entah apa motifnya?, saya tidak tahu," ucap Tom penasaran.

Sementara itu, saat coba dikonfirmasi, Mekeng yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR RI, hingga berita ini diturunkan belum merespon.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN