Anies Tender Ulang ERP

Jakarta  SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 , 10:15:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Anies Tender Ulang ERP

Anies Baswedan/Ist

Setelah men­dapatkan opini hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung mengenai proses pengadaan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP), Pemprov DKI Jakarta me­nyatakan tender proyek terse­but harus diulang.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, ERP belum bisa diterapkan, sehingga salah satu kebijakan lalu lintas tersebut harus dimundurkan dari target awal.

Jadi akhir Agustus kemarin kita mendapatkan legal opinion dari Kejaksaan (Jaksa Agung Muda bidang Perdata Tata Usaha Negara) bahwa itu se­mua harus diulang proses ten­der dan lain-lain,” kata Anies di Jakarta Pusat, Senin (9/9).

Selanjutnya, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta akan be­kerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Kemkominfo) dalam penggu­naan teknologi termutakhir un­tuk sistem ERP dan berharap sistem yang digunakan bisa terintegrasi dengan sistem pengaturan lalu lintas lain.

Jadi kita bekerja sama de­ngan direktorat jenderal ap­likasi untuk menggunakan teknologi terbaru dalam pe­ngendalian kegiatan mobili­tas penduduk di Jakarta. Jadi bukan hanya sekadar mengatur satu hingga dua ruas jalan tadi sebagai satu sistem terintegrasi antara lalu lintas kendaraan pribadi dan kend­araan umum,” ujar Anies.

Sebelumnya, pembatasan kendaraan pribadi dengan jalan berbayar elektronik atau ERP kembali mundur.

Sete­lah ditargetkan tahun 2019 bisa di­bangun, Pemprov DKI memun­durkan ERP hingga ke 2021.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melaksanakan pendapat hukum atau legal opinion yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda bidang Per­data Tata Usaha Negara (Jam­datun).

Dinas Perhubungan pun membatalkan anggaran ERP yang sudah disediakan tahun 2019 sebesar Rp 40,7 miliar. Anggaran itu disediakan untuk membiayai segala keg­iatan teknis yang menyang­kut ERP.

Anggaran tahun ini kita matikan, dinolkan,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Ia melanjutkan, tahun 2020 pihaknya hanya akan melaku­kan kajian ulang lelang ERP se­suai dengan pendapat hukum dari Kejagung RI.

Anggaran kajian ulang tersebut akan dia­jukan pada pembahasan ran­cangan APBD 2020 yang akan berlangsung dalam waktu de­kat.

Kami ajukan Rp 1,2 miliar untuk pengkajian ulang tahun depan di RAPBD 2020,” tuturnya.

ERP merupakan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dengan menerapkan tarif yang dinamis mengikuti kondisi lalu lintas bagi kendaraan pribadi saat melintas di jalan-jalan ter­tentu.[dod]

Komentar Pembaca