Smart: Revisi UU KPK Solusi Penindakan Korupsi

Hukum  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 14:12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Smart: Revisi UU KPK Solusi Penindakan Korupsi

Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat/RMOL

Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena semakin maraknya operasi tangkap tangan (OTT), melainkan adanya perdebatan terkait revisi UU KPK.

Menanggapi hal ini, Serikat Mahasiswa Amanat Rakyat (Smart) menilai, pemerintah dan DPR RI memang sudah saatnya melakukan revisi UU KPK. Revisi merupakan solusi dalam penindakan korupsi.

"Hasil kajian kami, sudah layak dan sangat pas untuk merevisi UU KPK," kata Kordinator Smart, Yayan Efendi, di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Yayan mengatakan, seluruh pihak harus memberikan dukungan. Pemerintah juga diminta tegas, termasuk menyampaikan kepada seluruh instrumen supaya mendukung rencana revisi tersebut.

"Meminta kepada seluruh instrumen KPK untuk fokus bekerja melakukan tugas dan kewajibannya dibandingkan mengomentari soal adanya rencana revisi terhadap UU KPK," tegas Yayan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam UU KPK adalah Pasal 12 Ayat 1 Huruf A yaitu "Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf C, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: A) Melakukan penyadapan dan nerekam pembicaraan".

Namun terkait penyadapan ada juga aturan perundang-undangan, yaitu UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 40 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan, bahwa segala jenis penyadapan jaringan telekomunikasi apapun bentuknya adalah kegiatan ilegal.

Hal ini juga bertentangan dalam Pasal 56 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penyadapan dapat dikenai hukuman ancaman idana 15 tahun penjara.

Smart merupakan wadah diskusi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta seperti, UIN Syarif Hidayatullah, PTIQ, UMY, Universitas Nasional, Universitas Trisakti, Universitas Islam Azharah dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridharma Widya.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN