Kapitra: Revisi UU KPK Jangan Dianggap Membenci

Hukum  RABU, 11 SEPTEMBER 2019 , 20:37:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kapitra: Revisi UU KPK Jangan Dianggap Membenci

Diskusi media Trijaya FM/RMOL

Pakar Hukum Pidana Kapitra Ampera menilai revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bentuk evaluasi kinerja. Rencana revisi itu jangan dianggap bentuk pelemahan KPK.

"Jangan berpikir ketika kita mengevaluasi, mengoreksi, memberikan masukan kepada KPK, lalu dianggap membenci KPK dan dianggp kita prokoruptor," kata Kapitra dalam Diskusi Media Trijaya FM bertema "Perlukah Lembaga Pengawasan Untuk KPK" di D'Consulate Resto & Lounge, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Kapitra juga berani menjamin tak ada satu pihakpun yang ingin melemahkan KPK lewat revisi UU tersebut. Kapitra menegaskan semua masyarakat Indonesia mencintai KPK.

Namun, masyarakat yang cinta KPK harus membenahi UU. Hal ini untuk memperkuat indpendensi dan memastikan KPK tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku.

"Kecintaan kita pada KPK tidak boleh buta dan membuat KPK tidak berjalan secara hukum," ujar Kapitra.

Wakil Sekjen Bidang Hukum DPP PPP, Ade Irfan Pulungan meminta semua pihak tak perlu curiga dengan rencana revisi UU KPK.

Menurut Ade, revisi UU KPK justru dilakukan agar fungsi-fungsi pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah itu semakin sempurna karena belum tentu kinerja lembaga itu sudah seluruhnya baik.

Di tempat yang sama, Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satya Langkun menilai unsur dewan pengawas tak diperlukan KPK. Seperti diketahui, dewan pengawas diatur dalam draf revisi Undang-Undang KPK.

Tama menyatakan, KPK kini sudah memiliki sistem pengawasan internal melalui Direktorat Pengawasan Internal (PI). Direktorat itu, kata Tama, selama ini telah berjalan dengan baik.

"Kenapa perlu ada dewan pengawas, di internal KPK sendiri ada direktorat PI dan dewan penasihat. Pegawai di internal KPK pun berani untuk mengkritik pimpinannya, bahkan pimpinan juga ada yang kena masalah etik. Jadi tak diperlukan ya," ujar Tama.[dod]

Komentar Pembaca
Ace Hasan Syadzily: Manuver Bambang Soesatyo Biasa Saja
PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

PASANG SURUT CALON KETUA UMUM PAN

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 22:10:26

RIAU TOLAK RELAWAN DARI JAKARTA, ANIES MENJAWAB ELEGAN