Jamaludin Usulkan Pengisi Kursi DKI 2 Putera Daerah

Politik  MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 , 17:45:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jamaludin Usulkan Pengisi Kursi DKI 2 Putera Daerah

Jamaludin/Net

Genap 14 bulan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong melompong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno. Terkait hal ini, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai parpol pengusung diharapkan memilih putera daerah Betawi menjadi DKI 2.

Demikian disampaikan Pendiri Paguyuban Rawa Bambon, Jamaludin di kawasan Rawa Bambon, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (15/9).

Menurut Jamaludin, jika orang Betawi yang menjadi pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tentu akan sangat memahami persoalan ibukota. Namun Jamaludin tidak menyebut secara spesifik kriteria dan sosoknya.

"Kami akan minta Gerindra dan PKS untuk mengusulkannya orang Betawi," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

"DKI itu punya keistimewaan, jadinya harus dipimpin putera asli Betawi. Apalagi etnis Betawi yang jumlahnya 26,7 persen merupakan etnis terbesar kedua di ibukota setelah Jawa," sambungnya.

Namun apapun nantinya keputusan PKS dan Gerindra, Jamaludin memastikan Paguyuban Rawa Bambon akan menghormatinya. Sebab yang berhak mengusulkan nama memang kedua partai selaku pengusung pasangan Anies-Sandi pada Pilkada 2017 lalu.

"Kami akan mematuhi aturan yang ada. Pengusung Anies-Sandi Gerindra dan PKS," tutup Jamaludin.

Sejauh ini ada dua nama Cawagub DKI yang diusulkan ke DPRD DKI, yakni Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu.

Diketahui, selama 74 tahun Indonesia merdeka, tercatat ada 21 pasangan pemimpin yang memimpin ibukota RI Jakarta.

Ke-21 orang ‘gubernur’ itu memiliki sebutan yang bermacam-macam.

Ada yang disebut sebagai Wali Kota Kotapraja, Gubernur Militer, sampai sebutan gubernur (asli).

Mereka menduduki posisi tersebut ternyata juga lewat jalur yang beraneka ragam.

Ada yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt), dipilih DPRD DKI, sampai dipilih secara langsung oleh rakyat Jakarta.

Latar belakang para gubernur Jakarta pun sangat beragam.

Dari segi profesi, ada yang sebelumnya berkarier di militer, seniman (pelukis), politisi, seniman, maupun birokrat murni.

Tetapi, dari berbagai profesi itu, gubernur yang memiliki latar belakang militer jumlahnya paling banyak.

Sejak era Orde Baru (Orba), tahun 1966 sampai setelah reformasi (2007), 6 Gubernur DKI Jakarta selalu berlatar belakang militer, baik dari TNI AD maupun TNI AL (Marinir).

Dari sisi etnis pun tersebar dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Ada yang berasal atau beretnis Manado, Jawa, Sunda, Banten, Betawi, Arab, dan ada juga dari Batak.

Bisa jadi, beragamnya etnis para pimpinan di ibukota ini merupakan cerminan dari heterogennya penduduk Betawi.[dod]

Komentar Pembaca